Hasto Ogah Bahas Dekol Lagi: Semua Turun Dengar Aspirasi Rakyat

Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat Penutupan Kader Pratama PDIP di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/9/2022). Foto: Dok. PDI

PDIP enggan membahas lagi Dewan Kolonel (Dekol) maupun manuver-manuver politik terkait dukungan kepada kandidat capres-cawapres yang berkembang jelang 2024. Dewan Kolonel adalah dukungan sejumlah anggota DPR Fraksi PDIP kepada Ketua DPR Puan Maharani ke kursi capres.

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, semua energi partai akan difokuskan untuk konsolidasi dan kerja ke masyarakat.

"Jadi semua martabat dan marwah Partai sudah ditegakkan. Semua sekarang berkonsentrasi tinggal melakukan konsolidasi, tiada hari tanpa pergerakan ke bawah mencetak prestasi," kata Hasto usai peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (28/10).

Hasto memastikan fokus partai akan tegak lurus kepada Ketum Megawati Soekarnoputri dan tidak lagi membahas manuver politik. Baik Dewan Kolonel, relawan pendukung kandidat capres, maupun isu lain yang justru kontra-produktif.

"Tidak ada lagi berbagai hal kecuali bergerak membangun prestasi di daerah dan turba (turun ke bawah) bersama masyarakat," tutur dia.

Menurut Hasto, bagi PDIP yang terpenting saat ini adalah membangun wacana-wacana positif tentang konsepsi kepemimpinan yang akan ditawarkan ke publik. Bukan lagi berkutat dengan berbagai manuver politik.

"Mari kita dorong wacana-wacana yang positif tentang konsepsi kepemimpinan yang ditawarkan, bukan dari berbagai manuver, ada relawan, ada orang per orang," tegas dia.

"Sepertinya pemilu dengan wacana yang terlalu dini ini, mengurangi konsentrasi kita pada penyelesaian masalah ekonomi dan membangun kepemimpinan kita bagi bangsa-bangsa lain," pungkasnya.

Ramai PDIP berikan sanksi disiplin kepada kadernya. Ganjar Pranowo yang sebut siap nyapres, FX Hadi Rudyatmo yang mendukung Ganjar, hingga sejumlah anggota Dewan Kolonel seperti Masinton Pasaribu yang mendukung Puan Maharani kena sanksi.

Para kader pun diingatkan bahwa putusan capres-cawapres hanya ada di tangan Megawati.