Hasto: PDIP Lihat Jokowi Berubah Sejak 2019, Tekanan pada Kami Begitu Kuat

Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto memberikan keterangan kepada pers usai gelar konferensi pers terkait peluncuran video kampanye terbuka. Foto: Dok. Tim PDIP

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya sebenarnya sudah melihat tanda-tanda ada perubahan orientasi kepemimpinan Presiden Jokowi sejak 2019.

Perubahan orientasi yang dimaksud yakin Jokowi mulai menyimpang dari arah dan ideologi partai besutan Megawati Soekarnoputri.

"Perlu diketahui saat ini, posisi PDIP pada Kongres 2019 sudah melihat ada perubahan orientasi dari Presiden Jokowi," kata Hasto dalam diskusi di Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di Jakarta pada Senin (20/5).

Jokowi bersama Megawati dan Puan Maharani saat acara potong tumpeng dalam HUT ke-50 PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/1/2023). Foto: Dok. PDIP

Hasto menyebut, PDIP sudah mengantisipasi masalah itu. Salah satunya, dengan memberikan klausul tambahan kepada Megawati selaku Ketua Umum PDIP.

"Maka anggaran rumah tangga partai memasukkan klausul tambahan bagi PDIP yaitu hak prerogatif tambahan bagi Ibu Mega untuk melakukan perubahan sikap politik apabila terjadi konsensus partai tidak dilakukan dengan baik oleh Presiden Jokowi," ucap dia.

Hasto sempat diminta penjelasan terkait sikap PDIP mengenai pembahasan UU Cipta Kerja yang kini menuai banyak sorotan. Ia menyebut, kondisi PDIP saat itu serba sulit. Pemicunya, meski sudah melihat ada gelagat perubahan dari Jokowi, PDIP masih bagian dari pemerintahan.

"Latar belakang UU Cipta Kerja menghadapi konflik. Kalau kita melihat rekam jejak PDIP, kami dikatakan partai pemerintah rasa oposisi, begitu kuat tekanan diberikan pada PDIP saat itu," ucap Hasto.

"Kami setiap membahas Undang-undang, selalu dibahas agar ada klausul senapas dengan ideologi PDIP dan bangsa," tambah dia.

Presiden Jokowi memberikan pidato di HUT ke-50 PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta pada Selasa (10/1/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Hasto menuturkan, UU Cipta Kerja kala itu dikebut pembahasan ketika COVID-19. Ia tak menampik pada intrik dalam pembahasan di Parlemen. Namun, kondisi PDIP serba sulit sehingga tidak bisa berbuat banyak.

"UU Cipta Kerja terjadi satu pertarungan teknokratis intrik, menciptakan kerjaan dan kemampuan di dalam mengatasi berbagai bentuk pengangguran tapi di dalam ada perdebatan ideologis di Parlemen. Kita dihadapkan pilihan yang tak memungkinkan," tutur dia.

Namun, Hasto mengatakan PDIP tidak ingin larut dalam masa lalu. PDIP saat ini akan memberikan masukan dan perbaikan agar kepemimpinan yang akan datang berjalan dengan baik sesuai dengan yang rakyat impikan.

"ita rumuskan kembali, bangsa ini harus dipimpin narasi budi pekerti, implementasi cita-cita negara paripurna yang mengakar pada berbagai persoalan bangsa," kata Hasto.

Diksuksi KSPIS terkait Harkitnas Foto: Dok. KSPSI