Hasto: PDIP Mau Dituduh Apa pun, Kami Kebal

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 2 menit

google
Tambah ke Prefensi Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, usai menghadiri peluncuran buku Mahfud MD di Gedung University Club (UC UGM), Kamis (25/6). Arfiansyah Panji/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, usai menghadiri peluncuran buku Mahfud MD di Gedung University Club (UC UGM), Kamis (25/6). Arfiansyah Panji/kumparan

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, angkat bicara soal berbagai tuduhan yang ditujukan pada partainya. Termasuk tuduhan mendalangi demo mahasiswa yang sedang marak.

"Ketika PDI Perjuangan mau dituduh dengan berbagai tuduhan apa pun, selama kami setia pada jalan kerakyatan, setia pada jalan ideologi Pancasila pada watak pembebasan bagi rakyat-rakyat tertindas, bagi rakyat-rakyat miskin, ya kami akan kebal terhadap berbagai tuduhan-tuduhan tersebut," kata Hasto usai menghadiri peluncuran buku Mahfud MD "Politik Hukum di Indonesia" edisi XIII di Gedung University Club (UC) UGM di Bulaksumur, Sleman, DIY, Kamis (25/6).

Eks Menkopolhukam Mahfud MD meluncurkan buku berjudul "Politik Hukum di Indonesia" edisi XIII (2026) di Gedung University Club (UC UGM), Kamis (25/6). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Hasto menjelaskan pentingnya kesetiaan pada jalan politik kerakyatan meskipun itu membawa risiko-risiko politik.

"Dituduh menjadi dalang demo dan sebagainya. Buat kami yang penting seluruh jajaran PDI Perjuangan dengan berbagai tuduhan itu semakin setia pada jalan kerakyatan, semakin setia pada jalan pembebasan sebagai watak sejati dari Pancasila dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sebagai hal yang kita perjuangkan saat ini," tegasnya.

Hasto menjelaskan kekuasaan politik di mana pun harus mendengarkan suara-suara kritis dan suara rakyat.

"Dari kehadiran saya di acara peluncuran buku Prof Mahfud tentang politik hukum, ini kita juga diingatkan bahwa ada perbedaan antara suatu negara yang demokratis dan otoriter dengan suatu produk hukumnya," katanya.

Menurut Hasto, mengelola kekuasaan pemerintahan negara tujuan utamanya adalah keadilan hingga kemakmuran rakyat.

"Tercapainya tujuan bersama, keadilan, ketertiban hukum, kemudian sebagai jalan bagi kemakmuran, di mana di dalam proses itu hak-hak setiap warga negara untuk bersuara, berserikat itu dihormati oleh konstitusi," pungkasnya.