Hasto: Pemilu 2024 Belum Selesai, Ganjar-Mahfud Bakal Gugat Hasil Pilpres ke MK

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto hadiri undangan Front Penyelemat Demokrasi dan Reformasi (F-PDR) melawan kecurangan pemilu, Sabtu (9/3/2024). Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan Pemilu 2024 belum selesai. Sebab, koalisi pengusung Ganjar-Mahfud yakni PDIP, PPP, Perindo dan Hanura mendukung Direktorat Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hasto mengatakan kecurangan Pemilu 2024 sangat jelas dan terjadi dari hulu hingga hilir. Sehingga perlu diungkap secara jelas di MK.

"Atas berbagai pertimbangan-pertimbangan tentang pentingnya menjaga konstitusi, menjaga nilai-nilai demokrasi, menjaga harapan tentang hadirnya pemilu yang demokratis, maka terhadap hasil yang diumumkan KPU tadi malam, sikap dari partai politik pengusung Pak Ganjar-Mahfud menegaskan bahwa proses pemilu belum selesai," kata Hasto di Jalan Cemara 19, Jakarta Pusat, Kamis (21/3).

"Karena Ganjar-Mahfud akan menggunakan hak konstitusionalnya, untuk melakukan gugatan melalui Mahkamah Konstitusi. Dan dalil yang kami sampaikan sangat jelas," tambahnya.

Konferensi pers Sekjen Parpol Koalisi Pendukung Ganjar-Mahfud sikapi hasil rekapitulasi suara pemilu. Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan

Hasto mengatakan sebelum pemilu pada 14 Februari 2024, terlihat jelas adanya tekanan terhadap pendukung paslon 03. Lalu, setelah pencoblosan, desain kecurangan mulai dilakukan lewat Sirekap KPU.

KPU awalnya menyatakan bahwa Sirekap hanya alat bantu, tetapi di dalam praktiknya dan sesuai dengan Peraturan KPU, Sirekap bukan sekadar alat bantu.

"Di dalam praktik ketika terjadi persoalan selisih antara C1 yang disampaikan oleh saksi-saksi, dengan hasil perhitungan, itu rujukannya adalah Sirekap. Jadi, ini lebih dari sekadar alat bantu. Apalagi juga menggunakan dana APBN yang harus dipertanggungjawabkan," kata Hasto.

Capres dan cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo (kiri) dan Mahfud MD (kanan) berjabat tangan saat akan berbuka puasa bersama relawan di Posko Pemenangan Teuku Umar, Jakarta, Rabu (20/3/2024). Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Hasto juga menyampaikan temuan pakar IT bahwa sejak 14 Februari, ketika perhitungan itu mulai dilakukan, yaitu sekitar pukul 02.30 WIB, sudah terjadi perubahan sebanyak 431.515 kali di lebih dari 243.000 TPS.

Dia juga mengajak semua pihak melihat selisih antara suara sah 01, 02, dan 03 yang seharusnya sama dengan suara sah, itu ternyata mencapai 23,44 juta suara.

"Dan ini terjadi penggelembungan suara," tegas Hasto.

Dia menyampaikan pihaknya juga menggunakan data dari KPU lalu C1 plano yang dikirimkan para saksi, meskipun ada upaya-upaya secara sistematis agar C1 plano yang autentik itu tidak diterima oleh saksi 01 dan 03. Namun, Hasto menyampaikan ada pergerakan masyarakat sipil yang akhirnya memberikan kontribusi terhadap C1 plano tersebut.

"Dari hasil ini, maka kalau kita cermati semakin menyempurnakan suatu rangkaian proses kecurangan dari hulu ke hilir," tutup Hasto.