Hasto: Polri Harusnya Jaga Supremasi Hukum, Bukan Keluarga Jokowi

7 April 2024 18:25 WIB
·
waktu baca 2 menit
Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto berbicara kepada wartawan pada konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (1/2/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto berbicara kepada wartawan pada konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (1/2/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membeberkan kecurangan-kecurangan dalam Pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan Hasto dalam diskusi yang bertajuk "Membuka Kotak Pandora Sirekap Saksi Bisu Kejahatan Pilpres 2024" di Kawasan SCBD, Jakarta, Minggu (7/4).
ADVERTISEMENT
Hasto menyoroti ketidaknetralan aparat negara.
"Lalu Kotak pandora yang ketiga adalah ketika aparatur negara yang seharusnya netral, ini tidak netral. Begitu banyak intimidasi, itu terbuka dan tidak mungkin itu tanpa suatu perintah yang tertinggi," kata Hasto.
Jokowi melantik calon perwira menjadi perwira dalam Upacara Prasetya Perwira TNI & Polri 2023 di Istana Merdeka, Jakarta, 26 Juli 2023. Foto: Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO
Hasto menegaskan, partai berlambang banteng itu sangat bangga dengan TNI dan Polri. Namun TNI dan Polri yang menjaga supremasi hukum.
"Kami meluruskan bahwa PDI perjuangan ini loyal bagi bangsa dan negara, kami cinta merah putih, kami cinta TNI dan Polri, tetapi TNI yang dipakai untuk membela kedaulatan negara kita, menjaga kekuatan perdamaian dunia, dan Polri yang menjaga supremasi hukum, bukan supremasi keluarga Pak Jokowi," ucapnya.
Hasto menjelaskan, jika hal tersebut dibiarkan akan terjadi krisis. Sehingga, hukum rimba yang akan berjalan.
ADVERTISEMENT
"Saat ini kalau kami melakukan pengecekan dari berita-berita begitu banyak kepala daerah yang baik, yang mikir-mikir ulang, bahkan ada yang tidak mau untuk maju menjadi kepala daerah karena apa? Karena mereka tahu bahwa abuse of power Presiden Jokowi ini telah menciptakan harga politik yang mahal untuk mengarahkan kepala desa sebagai instrumen politik," tandas dia.