Hasto: Reshuffle Mungkin Januari, PDIP Sudah Beri Pandangan ke Jokowi

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto saat membuka kursus politik bagi anggota baru PDIP di Sekolah PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (30/10/2022). Foto: Dok. PDIP

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkap reshuffle kabinet sangat mungkin dilakukan Presiden Jokowi bulan Januari ini. Menurut dia, PDIP juga telah memberi masukan terkait kinerja Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju.

"Ya, mungkin [Januari]. Karena kita lihat Pak Jokowi menegaskan tantangan kita tidak ringan dan kemudian menteri harus berkonsentrasi penuh pada tugas-tugasnya," kata Hasto usai acara makan bareng warga DKI Jakarta dalam rangka HUT PDIP ke-50 di Johar Baru, Jakarta Pusat, Minggu (8/1).

"Reshuffle tentu saja harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dengan memperhatikan efektivitas Kabinet Indonesia Maju, juga mendorong peningkatan legacy dari Presiden Jokowi. Kami sudah memberikan pandangan-pandangannya dan hibah Pak Jokowi nantinya untuk mengambil keputusan," imbuh dia.

Hasto melanjutkan, evaluasi juga mungkin berkaitan dengan persoalan di masing-masing Kementerian. Salah satunya, ia menyinggung kasus anak usaha Sinar Mas Grup, PT Mora Telematika Indonesia Tbk (MORA) atau PT Moratelindo terkait Direktur Utama Perusahaan, Galumbang Menak, yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi menara BTS Kominfo oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Presiden Jokowi mengumumkan pencabutan PPKM di Istana, Jumat (30/12/2022). Foto: Dok. YouTube Setpres

"Penegakkan hukum adalah amanat reformasi, bahkan selama 3 bulan terakhir ini PDIP mengingatkan seluruh anggota partai melalui instruksi tertulis untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk tidak melakukan korupsi, tidak menerima suap, tidak menerima atau melakukan gratifikasi. Sebab, kesadaran itulah spirit reformasi, yang mana rakyat bergerak mendorong Pak Harto saat itu untuk turun dari jabatannya saat itu," ujar dia.

"Oleh karena itu, PDIP selalu mendukung aparat penegak hukum siapa pun itu. Ketika kader kami terkena kasus korupsi, itu menjadi pelajaran yang berharga bagi PDIP untuk membangun sistem, termasuk pelatihan antikorupsi sudah dilakukan beberapa waktu lalu yang dihadiri oleh Ketua KPK Bapak Firli," tambah dia.

Selain itu, ia tak menampik sejumlah menteri-menteri yang akan ikut berkompetisi di Pilpres 2024 akan dievaluasi. Meski ia menekankan, semua merupakan wewenang penuh Jokowi.

"Seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju berdasarkan konstitusi kita, merupakan kewenangan presiden untuk melakukan evaluasi. Untuk melakukan pergeseran, dan termasuk reshuffle," terangnya.

"Soal kursi [menteri] ditambah/dikurangi melalui pemilu. Melalui kerja keras," tandas dia.

Di tengah isu reshuffle menghangat, muncul spekulasi Menteri-menteri NasDem yang akan digeser. Di kabinet saat ini ada 3 menteri dari partai tersebut.

Mereka adalah Mentan Syahrul Yasin Limpo, Menkominfo Johnny G Plate, dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat menyebut Mentan dan Menteri LHK sangat layak digeser karena kinerjanya. Pernyataan ini juga telah di dukung oleh Hasto.

Adapun deklarasi pencapresan Anies Baswedan disebut-sebut menjadi biang keladi dari reshuffle ini.

Presiden Jokowi masih enggan menjawab spesifik kapan reshuffle akan digelar. Teranyar, di sela kunjungan kerja di Riau kembali Jokowi menjawab pertanyaan bagaimana kepastian reshuffle kabinet. Jokowi kali ini melempar candaan.

“Besok,” ujarnya disambut gelak tawa Mensesneg Pratikno di sela kunjungan kerja di Riau, Kamis (5/1).