Hasto: Saya Diancam Dijadikan Tersangka untuk Kasus yang Tidak Jelas

23 November 2024 12:02 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
4
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Sekjen Hasto Kristiyanto, Kamis (22/8/2024). Foto: YouTube/PDI Perjuangan
zoom-in-whitePerbesar
Sekjen Hasto Kristiyanto, Kamis (22/8/2024). Foto: YouTube/PDI Perjuangan
ADVERTISEMENT
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengungkap adanya tekanan dan ancaman yang dialaminya terkait dinamika politik menjelang Pilkada 2024. Ia mengaku menerima informasi bahwa dirinya akan dijadikan tersangka dalam kasus yang dianggapnya sangat tidak jelas.
ADVERTISEMENT
“Saya diancam, informasinya A1, mau dijadikan tersangka untuk kasus yang sangat tidak jelas,” ungkap Hasto dalam diskusi di podcast politik Nagara Institut bersama Akbar Faizal.
Hasto membeberkan bahwa tekanan politik bukan hanya menimpa dirinya, tetapi juga kader PDIP di berbagai daerah. Ia menyebut adanya intervensi hukum yang digunakan sebagai alat politik untuk melemahkan partainya.
“Kader-kader PDI Perjuangan begitu banyak tekanan, di Sulawesi Utara itu partai cokelat yang bermain, sama dengan di Jakarta, di Jawa Timur, di Sumatera Utara, itu partai cokelat itu super powerful karena mereka punya agenda-agenda politik terhadap aliansi kekuasaan sang Raja dengan Jokowi,” ungkap Hasto.
Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) menyampaikan keterangan pers terkait Pilkada 2024 di Jakarta, Rabu (20/11/2024). Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO
Dalam diskusi panas itu, ia juga menyinggung penggunaan lembaga hukum seperti Kejaksaan dan KPK yang disebutnya dijadikan alat tekan terhadap lawan politik.
ADVERTISEMENT
“Sebelumnya kan sudah terjadi prekondisi, saya masih ingat ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan dan sehingga itu nyata, kasus formula-e itu kriminalisasi. Dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung,” ujarnya.
Hasto menilai, kerusakan sistem hukum di Indonesia sudah terjadi secara terstruktur dan terencana. Dirinya menyebut beberapa kasus besar, seperti kriminalisasi terhadap Anies Baswedan dan intervensi dalam revisi Undang-Undang KPK, sebagai bagian dari agenda politik.
“Kerusakan sistem hukum itu by desain termasuk persoalan yang muncul antara Pak Firli kemudian dengan Pak Listyo Sigit, terkait dengan proses kriminalisasi Anies, jadi semua sudah sudah by design,” katanya.
ADVERTISEMENT
Sekjen PDIP itu juga membandingkan cara pendekatan berpolitik Jokowi dan Prabowo.
“Sayangnya, kan, Pak Jokowi ini sering main belakang. Berbeda Pak Prabowo yang sikapnya ksatria gitu kan,” ujar Hasto.
Meski menghadapi ancaman, Hasto menegaskan dirinya tak akan mundur. Menurutnya, tekanan yang dihadapi saat ini merupakan bagian dari upaya sistematis untuk menguasai ruang politik.
“Tapi ketika urusan seperti ini sama dikejar, saya melawan,” katanya.