Hasto: Serangan ke PDIP Punya Tujuan Lebih Jauh, Ganggu Pemerintahan Jokowi

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan wartawan di sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP di Jakarta, Ju Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Kader PDI Perjuangan (PDIP) marah atas insiden bendera partai dibakar oleh sejumlah massa saat aksi demo penolakan RUU HIP, Rabu (24/6). PDIP pun memutuskan untuk membawa permasalahan itu ke ranah hukum agar diusut pihak berwajib.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan serangan terhadap partainya memiliki tujuan lebih jauh untuk mengganggu pemerintahan Presiden Jokowi. Karena itu, dia menegaskan PDIP mengedepankan dialog dalam menyelesaikan masalah. Namun, ia meminta sejumlah pihak tak mengusik partainya lebih jauh.

"Indonesia itu milik semua, bukan milik sekelompok orang. Pak Jokowi dan KH Ma’ruf Amin itu pemimpin yang selalu berdialog dan mendengarkan aspirasi rakyat. Serangan ke PDIP punya tujuan lebih jauh, mengganggu pemerintahan Pak Jokowi," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/6).

"Untuk itu PDIP menegaskan dialog dan musyawarah kita kedepankan, namun jangan uji kesabaran revolusioner kami. Seluruh anggota dan kader partai itu satu komando. Kami Nasionalis-Soekarnois yang selalu berjuang untuk bangsa dan negara," sambung dia.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP di Jakarta, Minggu (12/1/2020). Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Hasto pun meminta seluruh kader untuk tetap disiplin dan mengedepankan semangat persaudaraan dan rekonsiliasi dalam menghadapi permasalahan yang ada. Khususnya di tengah masalah pembakaran bendera PDIP.

"Kita kedepankan semangat persaudaraan dan rekonsiliasi, sebagaimana ketika Ibu Megawati menyerukan 'Stop Hujat Pak Harto', meski rakyat tahu, bagaimana keluarga Bung Karno selalu dipinggirkan," sebut dia.

Kemudian, Hasto Kristiyanto menceritakan proses hukum yang sempat ditempuh partainya saat kantor PDIP diserang 1996. Saat itu, kata dia, PDIP berhasil memenangkan perkara tersebut.

"Saat itu ada yang memprotes langkah hukum tersebut mengingat seluruh kekuasaan hukum dan kehakiman tunduk pada pemerintahan otoriter yang antidemokrasi. Dan saya ingat betul bagaimana Ibu Megawati menegaskan dengan penuh keyakinan: 'Masa di antara lebih dari 267 Kabupaten/kota tidak ada satu pun hakim, atau jaksa atau polisi yang tidak punya hati nurani'," kata dia.

"Keyakinannya terbukti, seorang Hakim yang bernama Tobing di Riau memenangkan gugatan PDI dan posko gotong royong berdiri spontan. Inilah cermin dukungan rakyat. Itulah esensi kekuatan moral," tutup Hasto.

======

(Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona)

**

Yuk! bantu donasi atasi dampak corona.