Hasto soal Kabar Eks Koruptor, Tasdi, Jadi Stafsus Risma: Sudah Tobat Politik

Bupati Purbalingga Tasdi resmi ditahan KPK. Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi kabar eks Bupati Purbalingga (2016-2021), Tasdi, yang pernah dipenjara karena kasus suap dan gratifikasi menjadi staf khusus Menteri Sosial Tri Rismaharini. Hasto mengatakan Tasdi merupakan sosok yang berasal dari bawah.

Ia mengaitkan kasus Tasdi dengan sistem proporsional terbuka yang membutuhkan biaya mahal. Saat ini, kata Hasto, Tasdi sudah melakukan pertaubatan politik.

"Ya kalau kita lihat Tasdi ini sosok yang muncul dari bawah anak ranting, ranting, sopir truk dan kemudian bisa menjadi bupati. Hanya saja dalam sistem elektoral terbuka, memang biaya sangat mahal," kata Hasto di Sentul, Bogor yang dikutip Selasa (14/3).

"Sehingga sempat ada persiapan hukum dan kemudian menjalani hukum tersebut dan sudah melakukan pertaubatan politik," lanjutnya.

Hasto menyebut pihaknya membuka ruang bagi siapa pun yang ingin mengabdi kepada masyarakat. Ia berharap Tasdi juga sudah belajar dari pengalamannya.

"Sehingga ketika ingin mengabdi kepada rakyat maka partai membuka ruang bagi siapa pun, apalagi mereka yang punya pengalaman dan belajar dari pengalaman itu maka ini memungkinkan bagi saudara Tasdi untuk berkecimpung lagi," tuturnya.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Foto: PDIP

Hasto menambahkan, Tasdi harus lebih baik lagi dalam mengabdi kepada masyarakat. Namun, ia menegaskan Tasdi belum mendapatkan kesempatan sebagai anggota legislatif karena memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

"Hanya tentu saja dia harus jauh lebih baik dan bersemangat karena partai tetap memberi ruang pengabdian. Tapi untuk jabatan politik seperti anggota legislatif partai belum memberikan ruang bagi saudara Tasdi karena harus memenuhi tanggung jawab sosial bagi rakyat terlebih dahulu," tutupnya.

Sebelumnya, Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Sosial (Kemensos) Romal Uli Jaya Sinaga, menyebut belum ada SK resmi soal pengangkatan eks politikus PDIP itu.

"Saya belum tahu. Sampai sekarang belum ada SK resmi pengangkatan beliau," ucap Romal kepada kumparan, Minggu (12/3).

Romal menyebut saat ini stafsus Risma ada 5 orang yang semuanya diangkat dengan SK resmi sebagai pejabat eselon I.

"Saya belum bicara dengan Ibu (Risma), takutnya ada kebijakan khusus. Tapi secara resmi belum ada," ujarnya.