Hasto soal Progam KTP Sakti Ganjar: Peningkatan Fungsi e-KTP

Sekrestaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto, di Hotel Westin, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (22/11/2023). Foto: Denita BR Matondang/kumparan

PDIP menjelaskan mengenai Menteri Digital yang akan mengurus KTP Sakti. Program KTP Sakti tersebut, kata PDIP, tidak akan menggantikan e-KTP.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat ditemui pada Sabtu (16/12) menegaskan, Kementerian Digital dan Kartu Sakti adalah bagian visi misi pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD jika menang pilpres.

"Ini merupakan puncak inovasi di dalam pelayanan publik. Jadi KTP-nya tetap sama, tapi fungsinya yang ditingkatkan untuk mengintegrasikan Kartu Indonesia pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Prakerja, Bansos, Satu Sarjana Satu Keluarga untuk Orang Miskin dan berbagai program kerakyatan lainnya karena fakir miskin dan anak telantar dipelihara negara," papar Hasto usai menghadiri Rakernas Organisasi Perempuan Indonesia for Ganjar (PIJAR).

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkunjung ke Pondok Modern Sirojul Munir, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (16/12). Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan

Hasto mengatakan studi di luar negeri telah dilakukan perihal program KTP Sakti. Dia berharap jika program ini dijalankan maka tidak ada lagi bantuan tidak tepat sasaran.

"Sebagaimana kita telah melakukan studi banding dengan Inggris, dengan Australia, dengan India dan juga Tiongkok. Ini merupakan suatu upaya agar bantuan tidak double lagi, tepat sasaran sehingga berbagai bantuan-bantuan yang sebelumnya sering salah sasaran itu tidak akan terjadi lagi," ujar dia.

Terkait apakah KTP Sakti akan menggantikan e-KTP Hasto membantah. KTP Sakti justru sifatnya adalah peningkatan dari e-KTP saat ini.

"Bukan menggantikan e-KTP, tetapi KTP Sakti ditingkatkan fungsinya dengan satu data dengan interoperability antar kementerian-kementerian yang dijadikan satu. Saat ini misalnya ada 27.000 aplikasi pelayanan publik sehingga rakyat bingung. Nanti seluruh pelayanan publik itu diintegrasikan melalui KTP Sakti itu," tegas Hasto.

Dalam kesempatan tersebut, Hasto turut mengungkapkan bahwa Menteri Digital yang akan dibentuk adalah political will supaya persoalan digitalisasi termasuk, KTP Sakti, bisa tepat sasaran.

"Kalau kita melakukan benchmark, termasuk belajar dari (eks PM Inggris) Tony Blair, persoalan digitalisasi satu data agar seluruh program-program kerakyatan itu tepat sasaran, ini bukan persoalan teknologi. Ini persoalan political will," kata dia.

"Di dalam political will itu diperlukan ada satu menteri yang bertanggung jawab penuh. Sehingga seluruh komitmen kerakyatan itu akan ditampilkan melalui pelayanan publik berupa KTP Sakti. Ini yang akan dilakukan sehingga di situ diperlukan adanya Menteri digital itu," ujarnya.

Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Siti Atikoh (tengah) menari Flash Mob saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Perempuan Indonesia for Ganjar (PIJAR) 2023 di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Sabtu (16/12). Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Menambahkan Hasto istri Ganjar, Siti Atikoh, menjelaskan dengan adanya KTP maka urusan pendataan mau pun penyaluran bantuan akan lebih mudah.

"Kalau ada KTP pintar itu datanya integrated semuanya masuk, KIP jadi satu, BLT jadi satu. Kalau sekarang kan masing-masing ada. Lah iya dompet penuh bukan karena uang tapi kartu. Nah itu ya, nanti jadi satu semua nanti akan ada single identity akan lebih mempermudah untuk pendataan maupun penyaluran," ujar Atikoh dalam acara yang sama.

Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga Ganjar Pranowo menghadiri acara pertemuan dengan buruh tani dan nelayan di Taman Marakas, Pondok Ungu Permai, Kabupaten Bekasi, Kamis (14/12/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan