Hasto soal RUU Pemilu: Kedaulatan Ada di Tangan Rakyat

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 2 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam jumpa pers usai Peringatan Hari Buruh Internasional Tahun 2026 DPP PDIP di GOR Otista, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu (3/5/2026). Foto: Nauval Pratama/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam jumpa pers usai Peringatan Hari Buruh Internasional Tahun 2026 DPP PDIP di GOR Otista, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu (3/5/2026). Foto: Nauval Pratama/kumparan

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan kedaulatan dalam sistem demokrasi Indonesia harus tetap berada di tangan rakyat, terutama dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu).

Menurut Hasto, semangat reformasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam menentukan arah politik, termasuk dalam proses pemilu yang harus berlangsung secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.

“Di dalam era reformasi, kedaulatan berada di tangan rakyat. Ini jangan diambil alih, baik melalui lembaga penyelenggara pemilu yang tidak independen maupun melalui penyalahgunaan hukum,” kata Hasto dalam jumpa pers usai peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di GOR Otista, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu (3/5).

Wanti-wanti Intervensi Kekuasaan

Ia mengingatkan agar tidak ada intervensi kekuasaan yang dapat menekan kebebasan rakyat dalam menyalurkan hak pilih. Menurutnya, praktik tersebut justru akan membawa kemunduran demokrasi.

Hasto menyinggung potensi kemunduran ke pola lama seperti pada masa Orde Baru jika pemilu hanya dijadikan formalitas tanpa kebebasan yang sesungguhnya.

“Jangan sampai pemilu hanya menjadi aksesoris demokrasi, di mana semuanya sudah diatur akibat intervensi kekuasaan,” ujarnya.

video from internal kumparan

Ia juga menyinggung pelaksanaan Pemilu 2024 yang menurutnya tidak boleh diwarnai tekanan kekuasaan. Hasto menekankan pentingnya menjaga integritas sistem agar rakyat benar-benar menjadi penentu utama.

Lebih lanjut, Hasto menyatakan pembahasan RUU Pemilu harus mengedepankan prinsip demokrasi yang sehat dan partisipatif.

Setiap partai politik, kata dia, juga perlu berbenah dan meningkatkan kinerja untuk meraih kepercayaan publik.

“Biarkan rakyat yang menentukan. Itu hukum dalam demokrasi yang sehat,” tegasnya.