Hasto Tanggapi soal Pj Bupati Sorong yang Disinggung di Film Dirty Vote

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto berbicara kepada wartawan pada konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (1/2/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Film dokumenter Dirty Vote yang mengungkap desain kecurangan Pemilu 2024 ikut menyorot soal penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah. Salah satu yang disinggung ialah kasus Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso.

Kasus yang disampaikan ahli hukum tata negara Feri Amsari dalam film itu ialah terkait beredarnya pakta integritas antara Yan Piet Moso dengan Kabinda Papua Barat, Brigjen TNI TSP. Silaban untuk memenangkan capres Ganjar Pranowo.

"Kesepakatan dalam pakta itu adalah bagaimana dia harus memenangkan capres Ganjar Pranowo sebesar 60%. Angka yang tidak main-main," kata Feri dalam film tersebut, dikutip Minggu (11/2).

Terkait ini, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan pengerahan Pj Kepala Daerah bukan dari pihaknya. Melainkan dari Pemerintah.

"Terkait dengan Pj Bupati Sorong kan sudah dijelaskan bahwa hal tersebut dari berbagai temuan yang ada dalam film Dirty Vote ternyata justru dilakukan oleh perintah langsung dari kita lihat otoritas pemerintah," tutur Hasto kepada wartawan, Minggu (11/2).

"Sehingga banyak Pj-Pj yang bergerak, di Jawa Tengah misalnya, kemudian di Salatiga, kasus Kapolres diganti mendadak, itu kan merupakan suatu upaya penggunaan kekuasaan secara terselubung," tambahnya.

Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud itu lalu menyinggung kasus korupsi yang menjerat Pj Bupati Sorong tersebut. Yan Piet Mosso ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 12 November 2023 terkait suap pengondisian temuan dalam Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk wilayah Provinsi Papua Barat Daya.

Pakta integritas terkait dukungan untuk capres Ganjar Pranowo itu mencuat seiring penangkapannya itu.

"Nah, jadi itu komitmen kami dan apa yang terjadi di Sorong itu tidak terlepas dari proses OTT yang saat itu dilakukan. Kita tahu OTT itu setorannya kepada siapa, itu yang jelas bukan untuk 03, 03 ini pergerakannya di tengah rakyat tanpa manipulasi karena kami yakin pada jalan kebenaran itu," pungkasnya.