Hasto Terima Surat Panggilan KPK untuk Diperiksa 17 Februari, tapi Minta Ditunda

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (tengah) tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (13/1/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

KPK telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Pemeriksaan tersebut dijadwalkan pada besok, Senin, 17 Februari 2025.

Jadwal pemeriksaan tersebut juga telah dikonfirmasi oleh pengacara Hasto, Ronny Talapessy.

"Betul, ada surat pemanggilan untuk hari Senin [17 Februari 2025]," ujar Ronny saat dikonfirmasi, Minggu (16/2).

Akan tetapi, kata dia, pihak Hasto bakal mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan. Namun, tak dibeberkan lebih lanjut kapan Hasto mengajukan penjadwalan ulang.

Ronny menyebut, alasan penundaan tersebut lantaran pihaknya telah mengajukan gugatan praperadilan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Tapi, kami akan mengirimkan surat permohonan penundaan pemeriksaan karena pada hari Jumat kami telah mengajukan praperadilan kembali pasca tidak dterima dalam putusan Kamis [13 Februari] kemarin," tutur dia.

"Yang kami nilai harus mengajukan 2 permohonan praperadilan, bukan digabungkan dalam 1 permohonan praperadilan," ungkapnya.

Kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy jelang sidang praperadilan melawan KPK, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (5/2/2025). Foto: Fadhil Pramudya/kumparan

Lebih lanjut, Ronny menyebut bahwa hal itu dilakukan berdasarkan pertimbangan yang disampaikan oleh hakim tunggal PN Jakarta Selatan Djuyamto saat memutuskan tidak menerima gugatan praperadilan kliennya.

"Upaya ini kami lakukan agar pengadilan melakukan pemeriksaan pokok perkara praperadilan kami yang belum tersentuh dalam putusan," pungkasnya.

Sebelumnya, informasi pemanggilan terhadap Hasto tersebut diungkapkan oleh juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto. Ia menyebut, bahwa penyidik akan memeriksa Hasto pada pekan depan.

"Info yang kami dapatkan dari penyidik dalam waktu dekat ini akan dilakukan pemanggilan lagi kepada yang bersangkutan," kata Tessa kepada wartawan, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (14/2) kemarin.

"Kemungkinan besar [Hasto dipanggil penyidik] pekan depan," terang dia.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto juga memastikan bahwa penyidikan kasus yang menjerat Hasto sebagai tersangka terus berlanjut usai praperadilannya tak diterima.

"[Penyidikan kasus Hasto] lanjut terus," ujar Fitroh kepada wartawan, Kamis (13/2) lalu.

Ilustrasi KPK. Foto: Shutterstock

Adapun gugatan praperadilan tersebut merupakan bentuk perlawanan Hasto usai dijerat sebagai tersangka oleh KPK dalam dua perkara, yakni dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR RI dan dugaan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku.

Dalam putusannya, hakim tunggal PN Jakarta Selatan Djuyamto menyatakan bahwa permohonan praperadilan yang dilayangkan Hasto tidak dapat diterima.

"Hakim berpendapat bahwa permohonan praperadilan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima," ucap Hakim Djuyamto, membacakan amar putusannya di PN Jakarta Selatan, Kamis (13/2) lalu.

"Mengabulkan eksepsi Termohon, menyatakan praperadilan Pemohon kabur atau tidak jelas. Menyatakan praperadilan Pemohon tidak dapat diterima," sambungnya.

Dalam pertimbangannya, hakim menilai eksepsi yang diajukan pihak pemohon, terkait dengan KPK tidak berwenang, lalu surat gugatan bersifat kabur alias tidak terang (Obscuur libel), dinilai tidak beralasan hukum.

Pertimbangan hakim ini belum masuk ke tahap pokok praperadilan, sebab hakim menilai permohonan ini tidak memenuhi syarat formil. Menurut hakim seharusnya praperadilan ini diajukan dalam 2 permohonan sebab Hasto mempermasalahkan 2 sprindik yang diterbitkan oleh KPK.

Kasus Hasto

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (13/1/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

KPK menjerat Hasto sebagai tersangka dalam dia perkara. Pertama, yakni tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) eks Caleg PDIP Harun Masiku dan dugaan perintangan penyidikan.

Dalam perkara dugaan suap, Hasto diduga menjadi pihak yang turut menyokong dana. Ia dijerat sebagai tersangka bersama Donny Tri Istiqomah selaku orang kepercayaannya.

Suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAW. Caranya adalah dengan menyuap Komisioner KPU saat itu Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai Rp 600 juta.

Suap itu diduga dilakukan oleh Hasto bersama Donny Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saeful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio F dan juga Wahyu Setiawan.

Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

Tidak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan—seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya—untuk menelepon Masiku supaya merendam HP-nya dalam air dan segera melarikan diri.

Kemudian, pada 6 Juni 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan HP milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK.

Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau Pasal 5 Ayat 1 huruf b dan Pasal 21 atau Pasal 13 UU Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.