Heboh Sekolah Swasta di Surabaya Diminta Iuran Rp 105 Juta Per Bulan oleh Warga

Salah satu portal akses ke SMP Kristen Petra 2 dan SMA Kristen Petra 2 Surabaya yang ditutup dok. Istimewa

Video perseteruan sekolah swasta dengan warga di Surabaya viral di media sosial. Perseteruan itu diduga karena pihak sekolah menolak membayar iuran keamanan Rp 105 juta, sehingga warga menutup salah satu akses jalan ke sekolah.

kumparan mendatangi sekolah tersebut, yakni SMP Kristen Petra 2 dan SMA Kristen Petra 2 Surabaya di Jalan Raya Manyar Tirtosari, Kecamatan Sukolilo. Mereka berseteru dengan warga sekitar dari Perum Tompotika.

Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji ikut turun langsung mengecek hal tersebut.

Armuji mengatakan, awalnya dia menerima pengaduan dari pihak sekolah bahwa pihak RW sekitar menaikkan harga iuran keamanan per bulannya. Ada tiga RW yang menerima iuran, yakni RW 4, RW 5 dan RW 7.

Sekolah Petra menolak iuran keamanan dengan nominal Rp 35 juta per bulan untuk masing-masing RW karena dirasa keberatan. Iuran untuk tiga RW itu per bulan mencapai Rp 105 juta. Apalagi ditambah biaya keamanan satpam-satpam di sekolah Petra sendiri yang mencapai 35 juta per bulan.

"Dari awalnya Rp 25 juta (per bulan), naik Rp 32 juta. Rp 32 juta, Petra masih mau bayar terus dinaikan lagi jadi Rp 35 juta itu, Petra nggak mau, keberatan," ujar Armuji kepada wartawan, Jumat (2/8).

"Rp 35 juta itu kali 4, jadi seratus sekian per bulan untuk gaji satpam, lah satpam dihitung seluruh kompleks itu satpamnya sekitar 25-30an," lanjutnya.

Tutup akses jalan

Karena Petra merasa keberatan dan tak mau membayar keamanan sebesar Rp 35 juta per RW, kata Armuji, pihak warga diduga menutup salah satu akses jalan menuju sekolahan.

Penutupan itu menimbulkan kemacetan di wilayah sekitar SMP 2 dan SMA 2 Petra Surabaya.

"Akhirnya Petra buat rekayasa lalu lintas terus warga menutupnya pakai portal jalannya, biar orang sekolahnya tidak bisa lewat," ucapnya.

Menurut Armuji, jalan yang ditutup itu merupakan salah satu akses menuju sekolah yang berada di dalam kompleks perumahan. Jalan itu, katanya, merupakan jalan milik Pemkot.

"Mereka dengan asumsi sekolah itu memakai jalan warga yang ada di situ, padahal itu jalan pemkot sudah diserahkan tahun 70 sekian itu sudah milik pemkot," ucap Armuji.

Dalam mediasi yang berlansung Senin (29/7) tersebut tidak menemukan titik terang dari kedua belah pihak. Armuji pun meminta agar pihak warga mengembalikan nominal iuran dari Rp 32 juta menjadi Rp 25 juta per bulan.

"Akhirnya nggak ada titik temu karena warga nggak mau kalau Rp 25 juta, alasannya macet," ungkapnya. Warga merasa terganggu dengan kemacaten yang kerap terjadi saat para murid pulang sekolah.

Hingga siang ini belum ada titik temu untuk masalah tersebut.

Penjelasan warga

Juru Bicara Kompleks Perum Tompotika yang juga warga RW 4, Triawan Kustiya mengklarifikasi terkait informasi yang menyebut pihak Petra membayar iuran keamanan sebesar Rp 105 juta per bulan untuk RW 3, RW 4 dan RW 7 perumahan tersebut.

Ia menjelaskan bahwa Petra bukan membayar iuran ke 3 RW tersebut dengan nilai total Rp 105 juta, melainkan Petra bersama dengan RW 4, RW 5, RW 7, membayar iuran masing-masing Rp 32 juta yang rencananya naik sebesar Rp 35 juta.

Sehingga, jika ditotal dari 3 RW serta Petra (masing-masing Rp 35 juta) menjadi Rp 140 juta per bulan untuk iuran keamanan kompleks.

"Awal mulanya awal tahun 2024 kita menaikkan iuran dari Rp 32 juta menjadi Rp 35 juta," ucapnya.

Tri menyampaikan, iuran tersebut digunakan untuk menggaji satpam yang bekerja di kompleks tersebut yang berjumlah sekitar 40 orang dalam tiga shift.

Alasan pihak RW menaikkan harga iuran karena berinisiatif untuk menaikkan gaji para satpam yang 5 tahun terakhir belum ada kenaikan.

"Jadi per satpam dibayar Rp 2,7 jutaan. Terus kami berinisiatif untuk menaikkan paling tidak mendekati UMR. Akhirnya naik menjadi Rp 3 juta. Itu sudah kami perhitungkan tiap-tiap RW dikenakan jadi Rp 35 juta. Kami sudah memberi tahu ke Petra bahwa akan terjadi kenaikan Rp 35 juta. Di sinilah awal mulanya Petra tidak mau membayar Rp 35 juta. Padahal 3 RW ini tetap membayar Rp 35 juta ini," ucapnya.

Tri juga menyampaikan bahwa setiap pagi dan sore hari, di kompleks tersebut terjadi kemacetan yang diakibatkan dari orang tua murid yang mengantar maupun menjemput.

Pihak RW pun berharap agar Petra menaati aturan di kompleks tersebut. Akses jalan ke sekolah, kata Tri, juga bukan hanya via kompleks.

"Kami berharap Petra hanya mempunyai satu akses jalan. Jadi tidak mengganggu warga. Silakan, tapi jangan menggunakan akses kami, silakan menggunakan akses jalan mana. Toh berada di RW III Manyar Sebrangan," ujarnya.

Penjelasan sekolah

Kabag Legal Perhimpunan Pendidikan Dan Pengajaran Kristen Petra, Christin Novianty Panjaitan menjelaskan, uang iuran itu bukan sebesar Rp 140 juta. Tetapi jumlah tersebut merupakan total dari iuran bersama antara Petra dan 3 RW lainnya untuk membayar jasa keamanan, masing-masing diminta membayar Rp 35 juta.

Christin mengatakan awalnya ia dikenakan iuran keamanan oleh warga sebesar Rp 32 juta per bulan. Namun, pada awal tahun 2024, warga meminta kenaikan iuran menjadi Rp 35 juta per bulan.

Pihak sekolahan menolak karena merasa keberatan dan tidak pernah dilibatkan saat penetapan kenaikan iuran. Mereka juga tidak mendapat laporan penggunaan iuran tersebut.

"Yang kita permasalahkan ketika menaikkan iuran tahun 2024 tidak pernah diundang mengenai kenaikan iuran. Petra dianggap oleh RW setempat sejenis 1 RW, jadi kita dianggap membayar setara 1 RW," kata Christin kepada wartawan, Jumat (2/8).

"Kenaikan iuran tanpa melibatkan kita itu sering, sejak tahun 2017 sampai 2024 ini kita tidak pernah dilibatkan kenaikan iuran," lanjutnya.

Selain itu, pihak sekolahan juga tidak pernah mendapat laporan keuangan dari RW atas pembayaran tersebut. Pihak Petra menyebut bahwa mereka telah bersurat namun tidak direspons.

Warga menutup akses jalan karena Petra tidak mau membayar uang keamanan sebesar Rp 35 juta per bulan. Hari ini, akses jalan sudah dibuka setelah dilakukan mediasi oleh Polsek. Namun pihak Petra belum sepakat soal kenaikan iuran.