Hendra Kurniawan Benarkan Ada Setoran Tambang yang Singgung Kabareskrim Dkk

Terdakwa kasus perintangan penyidikan pembunuhan berencana Brigadir Yoshua, Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria tiba untuk menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (10/11/2022). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Mantan Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan membenarkan soal adanya Laporan Hasil Penyelidikan terkait tambang ilegal di Kalimantan Timur. Dalam LHP itu, turut disebut adanya sejumlah setoran kepada pejabat Polri.

Hendra yang kini menjadi terdakwa kasus terkait obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua itu pun mengakui terlibat dalam penyelidikan tersebut.

"Betul, iya. Tanya pejabat yang berwenang aja, kan ada datanya," kata Hendra kepada wartawan sebelum menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (24/11).

Saat disinggung mengenai adanya nama Kabareskrim Komjen Agus Andrianto dalam LHP tersebut, Hendra tidak menampiknya.

"Ya kan sesuai faktanya begitu," ujarnya.

LHP Divisi Propam Polri yang dimaksud tercatat dengan Nomor R/1253/IV/WAS.2.4./2022/Divpropam. Diteken Ferdy Sambo saat masih menjabat sebagai Kadiv Propam pada 7 April 2022 lalu.

Terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Ferdy Sambo, usai menjalani sidang di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (1/11/2022). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Ferdy Sambo pun membenarkan soal LHP tersebut. Namun, ia enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Dugaan soal tambang ilegal ini mencuat saat kemunculan sosok Ismail Bolong, mantan anggota Polri di Polresta Samarinda, Kalimantan Timur.

Bermula dari beredarnya video pengakuan Ismail yang mengaku pernah menjalankan bisnis tambang batu bara yang hasilnya disetor Rp 6 miliar ke seorang jenderal yang bertugas di Mabes Polri.

Belakangan Ismail lewat videonya memberi klarifikasi. Dia meminta maaf kepada Jenderal di Bareskrim Mabes Polri terkait pernyataan mengenai penyerahan uang tambang ilegal itu.

Mantan anggota Polri di Polresta Samarinda, Kalimantan Timur bernama Aiptu Ismail Bolong mengaku menyetor uang ke petinggi polri terkait bisnis batu bara ilegal. Foto: Dok. Istimewa

Tidak lama setelah sosok Ismail yang pernah menyandang pangkat Aiptu ini viral, beredar Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) Divisi Propam Polri nomor R/1253/IV/WAS.2.4./2022/Divpropam.

Masih dalam LHP itu, terdapat sejumlah nama jenderal yang bertugas di Mabes Polri. Selain itu, ada sejumlah nama perwira menengah yang turut berkaitan dengan Ismail Bolong.

Menko Polhukam Mahfud MD mengaku sudah mengetahui dua video itu.

"Terkait video Ismail Bolong bahwa dirinya pernah menyetor uang miliaran rupiah kepada Kabareskrim, maka setelah diributkan Ismail Bolong meralat dan mengklarifikasi," tutur Mahfud.

"Sudah dibantah sendiri oleh Ismail Bolong. Katanya, sih, waktu membuatnya Februari 2022 atas tekanan Hendra Kurniawan (Mantan Karo Paminal Divisi Propam Polri). Kemudian Juni dia minta pensiun dini dan dinyatakan pensiun per 1 Juli 2022. Aneh, ya," imbuhnya.

Meski begitu, Mahfud menyebut isu mafia tambang memang meluas dengan segala backing-backing-nya. Mantan Ketua MK itu bahkan menyebut hingga saat ini masih banyak laporan diterima soal mafia tambang.

Sementara Hendra Kurniawan pun sudah membantah dirinya menekan Ismail Bolong. Ia pun kemudian menyinggung bahwa Ismail Bolong sedang dalam pencarian Polri.

"Tunggu aja Ismail Bolong kan nanti ada, sedang dicari," ujar Hendra.

kumparan sudah mengontak Kabareskrim Komjen Agus Andrianto yang namanya dikait-kaitkan dengan Ismail Bolong. Namun belum ada respons.

Demikian juga dari Mabes Polri belum ada respons soal heboh Ismail Bolong ini.