Heru Budi Bakal Kaji Relaksasi Bayar Sewa Rusun hingga 2024

Warga melintas di dekat proyek pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) PIK Pulo Gadung. Foto: ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengatakan bakal mengkaji usulan relaksasi pengenaan biaya sewa rusun hingga 2024. Hal ini diungkap Heru menanggapi keluhan warga yang sudah harus kembali membayar biaya sewa rusun di Jakarta mulai Desember ini.

Pemprov DKI Jakarta belum lama ini mencabut aturan terkait penggratisan biaya sewa rusun akibat COVID-19, seiring dengan berakhirnya status pandemi.

"Ya, udah itu kan permintaan masyarakat. Sudah saya penuhi (pertimbangkan ada relaksasi)," kata Heru usai meninjau pelaksanaan ibadah Malam Natal di di GPIB Immanuel Jakarta, Minggu (24/12).

"Ya, ya. Kita pikirkan," imbuh Heru.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah usai bertemu dengan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, Jumat (7/2). Foto: Afiati Tsalitsati/kumparan

Sebelumnya, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah, mendapat keluhan warga bahwa biaya sewa Rumah Susun Sewa (Rusunawa) mulai ditagih kembali Desember ini. Ia meminta Pemprov DKI menunda penagihan biaya sewa bagi penghuni tersebut hingga tahun depan.

Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta, Afan Adriansyah mengatakan, keputusan pengenaan kembali biaya sewa rusun salah satunya karena kondisi perekonomian Jakarta pasca pandemi semakin membaik.

Namun, Afan mengakui Pemprov DKI tengah mengupayakan pemberian relaksasi tarif sewa rusun selama beberapa bulan. Kebijakan ini sedang dibahas dalam proses Evaluasi Ranperda Retribusi.