Heru Budi Balas Anies soal Pemprov yang Gak Pelit: Jangan Kambing Hitamkan Saya

20 Juli 2024 23:00 WIB
·
waktu baca 2 menit
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (kiri) berbincang dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) usai dilantik di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (17/10/2022). Foto: Rivan Awal Lingga/Antara Foto
zoom-in-whitePerbesar
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (kiri) berbincang dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) usai dilantik di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (17/10/2022). Foto: Rivan Awal Lingga/Antara Foto
ADVERTISEMENT
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merespons eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait dengan pernyataannya soal akan mengembalikan Jakarta yang lebih peduli kepada warganya jika kembali terpilih jadi gubernur untuk periode kedua.
ADVERTISEMENT
Heru mengatakan, ia dilantik sejak Oktober 2022 dan sejak itu meneruskan APBD untuk tahun anggaran 2023. Ia juga menegaskan bahwa sejak dilantik, ia justru merapikan program gubernur sebelumnya.
“Tidak ada kegiatan untuk masyarakat, saya yang berhentikan, tidak ada. Semua saya jalankan, namun saya rapikan sesuai dengan aturan yang ada,” kata Heru Budi kepada wartawan di Lapangan Banteng, Jakarta, Sabtu (20/7).
“KJP kita rapikan aturan yang ada. Saya, kan, enggak motong KJP, masa ada siswa yang kaya dapat KJP? Enggak juga,” imbuhnya.
Selain itu, Heru juga menyinggung terkait panasnya aroma politik jelang pilkada mendatang. Ia menegaskan agar Anies tidak memojokkan dirinya.
“Silakan untuk berlaga di Pilkada, tapi jangan mengkambing hitamkan saya,” tegasnya.
ADVERTISEMENT
Sebelumnya, Anies berjanji akan mengembalikan Pemprov Jakarta yang lebih peduli kepada warganya bila kembali terpilih menjadi gubernur.
Hal itu disampaikannya usai menerima dukungan resmi dari ormas Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) di GOR Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7).
“Kita ingin suasana pemerintah provinsi yang penuh kasih sayang pada warganya. Pemerintah provinsi yang melihat rakyat seperti saudara-saudara dan anak-anaknya sendiri, bukan pemerintah provinsi yang pelit sama warganya, bukan pemerintah provinsi yang membatasi manfaat yang diterima oleh warganya,” kata dia.