Heru Budi: Pemprov DKI Bakal Uji Coba WFH 50% Selama 3 Bulan Mulai September

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (kiri) dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kanan) bersiap mengikuti rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/8/2023). Foto: Akbar Nugroho Gumay/Antara Foto

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan menerapkan work from home (WFH) 50 persen untuk seluruh ASN Pemprov DKI. WFH ini bukan bagian dari penanganan polusi udara di Jakarta, tapi untuk mengurai kemacetan.

Heru mengatakan, penerapan WFH ini sudah jauh direncanakan jauh sebelum muncul permasalahan polusi udara. Ini untuk meluruskan sejumlah pemberitaan yang sempat beredar.

"Ya, kan bukan memecahkan solusi polusi udara. Mengurangi kemacetan," kata Heru di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (15/8).

Heru menyebut, WFH akan mulai berlaku pada September 2023. Perubahan jam masuk kerja juga berlaku sesuai aturan Kemen PANRB bisa pukul 08.00 WIB atau 10.00 WIB.

"Terkait yang bulan September itu, 50:50. Sesuai dengan imbauan. Kan gini, MenPANRB memberikan keleluasaan waktu (masuk kerja) antara bisa jam 8 tambah sejam jadi jam 9," jelasnya.

"Antara jam 8 dan jam 10 ini, pemda manfaatkan (lagi) untuk bisa berbagi yang masuk 50%, yang WFH 50%. Setidaknya mengurangi kemacetan," tambahnya.

Uji Coba WFH Bertepatan dengan KTT ASEAN

Lebih lanjut, Heru menyebut, untuk uji coba pertama akan dilakukan pada akhir Agustus. Uji coba ini akan berlangsung selama 3 bulan untuk melihat apakah ada pengaruh terhadap kemacetan atau tidak.

"Ya percontohan kita coba dulu mungkin 3 bulan," terang Heru.

"(WFH) khusus (keperluan) KTT kita mulai (September). Kalau (penyesuaian jam kerja dan WFH) DKI saya minta Pak Sekda mulai uji di 28 Agustus, masuk 50:50," sambungnya.

Saat disinggung soal wacana Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengusulkan aturan 4 in 1 untuk mengatasi kemacetan dan polusi, Heru mengaku masih mengkaji hal tersebut.

"Lagi dibahas, nanti (tunggu) 2 minggu lagi. Masih rapat, nih," pungkasnya.