Heru Budi soal Jakarta Masih Macet meski ASN Sudah WFH: Jangan Salahkan Pemda

Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta bekerja di ruangan saat peraturan Work From Home (WFH) 50 persen diberlakukan di Kantor BKD Pemprov DKI Jakarta, Senin (20/8). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Jakarta masih macet meski Pemprov DKI sudah menerapkan work from home (WFH) 50 persen bagi ASN sejak Senin (21/8). Jalan protokol seperti Jalan Gatot Subroto hingga HR Rasuna Said misalnya, tak berbeda dari hari-hari kerja biasanya.

Menanggapi hal ini, Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, pergerakan warga Jakarta memang masif. Dari 25 juta warga Jakarta yang bekerja, hanya 25 ribu yang melakukan WFH.

"Ya jangan salahin Pemda. Maksudnya bersama-sama. Pemda kan hanya 25 ribu (orang). Pergerakan manusia di Jakarta itu 25 juta loh," kata Heru kepada wartawan di Kalideres, Rabu (23/8).

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Puskesmas Pademangan, Jakarta Utara, Selasa (23/5). Foto: Haya Syahira/kumparan

Sehingga, menurut Heru, WFH 50 persen di kalangan Pemprov DKI harus dibarengi dengan upaya WFH di kalangan swasta agar efektif.

"Harapan saya semua bisa ikut tetapi tidak mengurangi pertumbuhan ekonomi, diatur sendiri (kebijakan masing-masing)," ujar Heru.

"Kan saya imbau swasta mengatur dirinya sendiri, supaya ekonomi tetep tumbuh, juga mengurangi polusi, mengurangi kemacetan," imbuh dia.

Meski, Heru mengakui pihaknya juga akan terus mengevaluasi WFH. Mengingat baru 2 ribu orang yang tercatat WFH pada Senin (21/8).

Suasana lalu lintas di kawasan MT Haryono saat penerapan work from home (WFH) 50 persen untuk ASN Jakarta diterapkan, Senin (21/8). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

"Ya, nanti kita evaluasi, nggak apa-apa. Baru empat hari suruh evaluasi. Nanti seminggu, Senin (depan) saya evaluasi," tandas dia.

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Etty Agustijani, menerangkan ada hampir 60 ribu pegawai pemprov, namun sebagian besar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak boleh melakukan WFH. Yakni pelayanan langsung seperti kelurahan, rumah sakit, damkar, hingga BPBD.

Ada 15.335 ASN di kalangan Pemprov DKI yang seharusnya bisa menerapkan WFH. Tetapi baru sekitar 2 ribu ASN atau 13 persen yang bekerja dari rumah.