Heru Dorong WFH Saat Hujan Lebat Untuk Hindari Kemacetan Jakarta
PerbesarADVERTISEMENT
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menggelar apel gabungan penanganan kemacetan lalu lintas di Monas, Jakarta Pusat, Senin (24/10). Heru meminta semua jajaran terkait untuk cepat merespons potensi kemacetan terlebih di tengah cuaca buruk.
ADVERTISEMENT
Heru mengatakan, warga yang memiliki kantor di lokasi rawan kemacetan terutama banjir bisa mempertimbangkan untuk Work From Home (WFH). Warga bisa melihat prakiraan cuaca dari BMKG sebagai acuan.
“Jika nanti kondisi cuaca memang memburuk sesuai analisa BMKG maka Dirlantas bersama Dishub bersama BPBD dan Walkot memberikan info bahwa titik-titik rawan kemacetan diberi info sehingga masyarakat pengguna lalu lintas bisa memilih jalur bisa memilih mungkin bisa WFH,” kata Heru, Senin (24/10).
Untuk itu, Heru meminta jajarannya mulai dari jajaran BPBD hingga Dinas Perhubungan untuk mengkoordinasikan kondisi di lapangan setiap harinya.
Jika BMKG memprediksi hari itu akan terjadi hujan lebat, maka ia meminta jajaran Dishub untuk bersiaga di lokasi rawan kemacetan untuk melakukan rekayasa lalu lintas.
ADVERTISEMENT
“Memberikan (informasi) lebih awal itu lebih baik dan saya lihat juga alat-alat dari Dishub memberikan informasi jauh-jauh hari melalui TMC, melalui kanal-kanal resmi DKI, sehingga masyarakat bisa memilih yaitu tetap bekerja [ke kantor] atau WFH. Selain itu, jika bekerja, mereka juga bisa memilih jalur yang lebih mudah untuk mencapai suatu tujuan,” tuturnya.
Selain WFH, kebijakan pengaturan pulang jam kerja juga sempat menjadi salah satu opsi untuk mengurai kemacetan di Jakarta. Namun, menurut Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo, kebijakan ini masih dalam tahap pengkajian.
Harapannya, jika kebijakan ini diterapkan maka akan mengurangi angka kemacetan di Jakarta khususnya saat pulang kerja baik saat kondisi cuaca memburuk atau hari-hari normal.
“Untuk pengaturan jam pulang kerja, kami sudah melakukan FGD beberapa kali, dan hasil FGD itu merekomendasikan semacam dialog publik yang melibatkan seluruh stakeholders yang ada tidak hanya dari sisi transportasi tetapi juga misalnya management building,” tutur Syafrin.
ADVERTISEMENT