Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.92.0
Hidayat Nur Wahid: Pendidikan Karakter Caranya Macam-macam
14 Agustus 2017 16:32 WIB
Diperbarui 14 Maret 2019 21:15 WIB
![Hidayat Nur Wahid. (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)](https://blue.kumparan.com/image/upload/fl_progressive,fl_lossy,c_fill,q_auto:best,w_640/v1492590331/zkln78i43o7wiyzfjebr.jpg)
ADVERTISEMENT
Wakil Ketua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR), Hidayat Nur Wahid, meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan lebih lanjut konsep program pendidikan karakter yang dicanangkan pemerintah. Pasalnya program ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat dan ormas.
ADVERTISEMENT
"Menurut saya memang masalah ini harus dikomunikasikan secara terbuka dan apa adanya sebelum ada kegaduhan di tingkat publik. Apakah yang dimaksudkan full day school itu seperti yang dibayangkan oleh kawan-kawan NU yang kemudian menolak?" kata Hidayat usai menghadiri seminar di Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta Selatan, Senin (14/8).
NU memang menolak tegas program pendidikan karakter tersebut karena dianggap bertolak belakang dengan pendidikan madrasah yang selama ini berjalan. NU menilai, kebijakan ini dapat mematikan lapangan kerja guru-guru madrasah.
"Pendidikan karakter caranya macam-macam, ada yang melalui madrasah diniyah seperti NU, ada yang full day school, bahkan saya katakan ada yang melalui full day and night school, itulah pesantren," ujar Hidayat.
ADVERTISEMENT
Hidayat secara pribadi beranggapan setiap sekolah tidak bisa digeneralisasi untuk menganut program pendidikan karakter versi pemerintah. "Untuk semua di full day school-kan itu tidak bisa. Karena memang kondisi semua sekolah berbeda-beda. Pemerintah pun tidak bisa memberikan sarana untuk menyeragamkan semuanya," kata Hidayat.
Untuk menghindari gesekan antara NU dan pemerintah, Hidayat menyarankan adanya pertemuan langsung antara NU dan pemerintah. Sehingga diharapkan ada solusi bagi kedua pihak.
"Memperjelas lagi karena kata kementerian itu tidak dimaksudkan untuk menggusur madrasah diniyah. Itu seperti yang dikatakan oleh Pak Jokowi, tidak akan memaksakan kepada pihak-pihak yang lain. Apakah penjelasan itu bisa diterima oleh NU atau tidak, silakan dikomunikasikan," kata Hidayat.