Hikmahanto Minta Jokowi Pertimbangkan Wacana Datangkan Rektor Asing
PerbesarPresiden Republik Indonesia Joko Widodo berencana mendatangkan tenaga pengajar hingga rektor dari luar negeri untuk membantu dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Namun hal itu mendapat sorotan dari Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana.
Hikmahanto meminta agar Jokowi mempertimbangkan dengan matang rencana mengundang rektor asing itu. Setidaknya, ada tiga poin yang harus dipertimbangkan oleh Jokowi mulai dari perencanaan, kesiapan infrastruktur dari universitas di Indonesia dan kebutuhan saat ini.
"Mengelola PTN sama seperti menanam tanaman keras. Berbuahnya lama. Mendatangkan rektor dari luar negeri tidak mungkin dalam sekejap mengubah mindset dosen yang merasa tugasnya hanya mengajar menjadi dosen yang mengajar dan meneliti dimana hasil penelitiannya dimasukkan dalam jurnal internasional bereputasi," kata Hikmahanto dalam keterangannya, Jumat (2/8).
Menurutnya, mengubah pola pikir dosen membutuhkan waktu yang lama. Ditambah lagi dengan keterbatasan infrastruktur dan sarana prasarana universitas menjadi salah satu kendala bagi para dosen.
"Untuk membangun infrastruktur, terutama perpusatakaan dan laboratorium dibutuhkan anggaran yang besar. Padahal anggaran tidak mungkin disediakan oleh negara semata," ucapnya.
Selain itu, Hikmahanto menilai universitas di Indonesia belum mampu untuk memberikan remunerasi yang memadai kepada pengajar dari luar negeri. Ia mengatakan saat ini, universitas di Indonesia masih disibukan dengan kebutuhan mahasiswanya.
"Kalaupun ada para pengajar mancanegara yang saat ini bekerja di universitas di Indonesia mereka bukanlah pengajar kelas satu. Untuk mendatangkan para pengajar dunia remunerasi harus sangat memadai dan infrastruktur kampus harus memadai agar mereka bisa terus meneliti," jelas Hikmahanto.
"Siapapun rektor baik yang berasal dari dalam atau luar negeri tidak mungkin bisa melakukan itu semua bila infrastruktur di kampus tidak memadai," tegas Hikmahanto.
Ia menerangkan, masih banyak tenaga pengajar lokal yang berkompeten dan memiliki kapasitas untuk menjadi rektor universitas. Hanya saja, jabatan rektor dikenal sarat akan kepentingan politik sehingga tidak banyak pengajar yang ingin menjadi rektor.
"Figur seperti itu ada banyak di Indonesia. Namun mereka biasanya enggan berpolitik untuk meraih jabatan rektor. Ini yang menjadi penghambat mengingat politik baik yang berasal dari dalam maupun luar kampus sangat kental untuk mendapatkan jabatan rektor," tuturnya.
Maka dari itu, Hikmahanto berpendapat sebaiknya presiden menunjuk dan memanfaatkan tenaga pengajar lokal yang memiliki kompeten untuk menjadi rektor. Ia yakin, mereka mampu memberikan sumbangsih yang besar.
"Bila orang-orang seperti demikian diberi kepercayaan maka mereka akan mampu melakukan banyak hal untuk PTN. Justru yang tidak seharusnya dipilih adalah mereka-mereka yang berupaya mendapatkan jabatan rektor di PTN agar bisa meraih jabatan publik yang lebih tinggi di Republik. Kadang mereka-mereka inilah yang sangat lihai bermain politik," tutup Hikmahanto.