Hikmahanto Minta RI Tetap Pakai Istilah Blok Ambalat, Bukan Laut Sulawesi

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 2 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Diptalk bersama Guru Besar Internasional UI, Hikmahanto Juwana. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Diptalk bersama Guru Besar Internasional UI, Hikmahanto Juwana. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana, meminta Indonesia konsisten menggunakan istilah Blok Ambalat. Permintaan itu disampaikan Hikmahanto usai Malaysia menyebut Blok Ambalat sebagai Laut Sulawesi.

Perubahan nama diumumkan Menlu Malaysia Mohamad Hasan pada pekan ini di depan parlemen setempat. Dia mengatakan tak akan memakai istilah Blok Ambalat yang dipakai Indonesia.

Presiden Prabowo pada Kamis (7/8) menegaskan akan menyelesaikan persoalan dengan Malaysia itu dengan baik dan cara damai.

Ilustrasi Laut Sulawesi tempat Blok Ambalat berada. Foto: Shutterstock

Menurut Hikmahanto, tindakan Malaysia perlu dikoreksi. Sebab, wilayah yang dinamai Laut Sulawesi tidak masuk wilayah kedaulatan Malaysia.

"Hal tersebut terkait istilah yang digunakan untuk klaim atas [Blok} ND6 dan ND7 oleh Malaysia yang disebut sebagai kedaulatan. Padahal Blok ND6 dan ND7 yang diklaim Malaysia tidak berada di wilayah laut teritorial Malaysia," ujar Hikmahanto dalam keterangan pers pada Jumat (8/8).

"Selanjutnya, terkait dengan istilah yang digunakan oleh Menlu Malaysia, yaitu Laut Sulawesi di mana terdapat Blok ND 6 dan ND 7 pada Landas Kontinennya, karena ini semata-mata dalam perspektif Malaysia. Malaysia karena tidak mengakui klaim Landas Kontinen Indonesia di Blok Ambalat, maka istilah Ambalat tidak digunakan," sambung Hikmahanto.

Hikmahanto menegaskan Indonesia tidak akan mengakui klaim Malaysia tersebut. Oleh karenanya, kata Hikmahanto, harus tetap memakai istilah Blok Ambalat, bukan Laut Sulawesi.

"Bagi Indonesia, tentunya, karena tidak mengakui klaim Malaysia atas Blok ND6 dan ND7, maka harus konsisten menyebutnya sebagai Blok Ambalat," papar Hikmahanto.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto beserta jajaran menteri Kabinet Merah Putih menerima kunjungan resmi Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Merdeka, Selasa (29/7/2025). Foto: Dok. Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

Dalam pertemuan Prabowo dan Anwar Ibrahim di Jakarta bulan lalu, mereka sepakat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam di Ambalat yang disengketakan secara bersama-sama.

"Sengketa perbatasan di Landas Kontinen kedua negara karena Blok Ambalat yang diklaim oleh Indonesia dan Blok ND6 dan ND7 yang diklaim oleh Malaysia terdapat irisian. Irisan inilah yang oleh kedua pemimpin negara disepakati untuk dikerjasamakan," ucap Hikmahanto.