HNW Buka Kans Koalisi PKS-PDIP di Jakarta: Yang Bilang Enggak Bisa, Pikun

2 Juli 2024 16:23 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Pertemuan antara PDIP dengan PKS. Foto: PDIP
zoom-in-whitePerbesar
Pertemuan antara PDIP dengan PKS. Foto: PDIP
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid, menanggapi peta koalisi di Pilgub Jakarta 2024. PKS sudah mantap mengusung Anies-Sohibul Iman.
ADVERTISEMENT
Meski begitu, jumlah kursi mereka kurang. PKS meski merupakan pemenang di Pileg DPRD Jakarta 2024, hanya mempunyai 18 kursi. Sedangkan syarat mengusung cagub adalah 22 kursi. Artinya, PKS harus koalisi untuk mengusung Anies-Sohibul.
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan
Belakangan, mencuat PDIP membuka peluang untuk mengusung Anies di Jakarta. Akan tetapi, banyak masyarakat menilai koalisi PDIP dan PKS sulit terjadi karena perbedaan ideologi.
Menyikapi ini, HNW membantahnya. Ia menyebut, pihak yang mengatakan PDIP tidak bisa koalisi dengan PKS adalah orang pikun.
"Seperti kasus Jakarta, misalnya, (disebut) gak mungkin PDIP sama PKS bergabung karena ibarat minyak dan air. Saya bilang itu yang ngomong kayak gitu pikun," ucap HNW kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Selasa (2/7).
Risma, Gus Ipul, dan Puti di DPP PKB Foto: Ferio Pristiawan/kumparan
HNW menjelaskan, PKS dan PDIP sudah sering berkoalisi di pilkada. Misalnya, Pilgub Jatim 2018. Ketika itu PKS berkoalisi dengan PDIP mengusung paslon Saifullah Yusuf-Puti Guntur.
ADVERTISEMENT
"Di 2018 Pilkada Jatim, PKS mendukung kader PDIP yang cucunya Bung Karno, yaitu putrinya Pak Guntur," jelas HNW.
"Jadi, PKS itu sudah berkoalisi dengan PDIP, mendukung kader PDIP juga sudah pernah, PDIP dukung kader PKS juga pernah, Pilwalkot Banjarmasin 2015 dan dan kita menang itu," tutur dia.
Oleh sebab itu, HNW meminta masalah koalisi di pilkada tidak perlu diambil pusing bahkan sampai jadi polemik.
"Jadi dalam pilkada ini sangat mungkin terjadi bentuk perkoalisian yang tidak sama dengan pilpres," ujar politikus senior ini.