HNW: Jokowi Harus Sanksi Menteri dan Relawan yang Masih Dorong Tunda Pemilu
·waktu baca 2 menit
PerbesarWakil Ketua MPR Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) mengapresiasi pernyataan terbaru Jokowi yang melarang jajaran kabinet bicara soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Ia berharap ke depannya Jokowi bisa bertindak lebih tegas dengan menghukum menteri dan jajaran kabinet lainnya yang melanggar imbauan tersebut.
"Pernyataan Presiden Jokowi larang para menteri bicara penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden itu baik. Tapi lebih baik lagi kalau ada langkah nyata. Ditaatinya larangan itu, dan bila ada yang melanggar dengan dalih apa pun, diberi sanksi," kata HNW di Twitter, Kamis (7/4).
Secara terpisah, HNW mengatakan, ia berharap manuver-manuver penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden berakhir dengan adanya pernyataan Jokowi. Ia juga berharap Jokowi tak meralat ucapannya itu di kemudian hari.
"Penegasan tak bersayap seperti ini yang diharapkan. Semoga tidak ada ralat dari istana. Dan semoga manuver-manuver untuk 3 periode atau penundaan pemilu segera berhenti," tutur HNW.
"Dan Presiden menegur, menghukum, relawan atau menterinya yang masih ngotot dengan penundaan atau (dorongan maju) 3 periode yang tak sesuai dengan arahan Presiden Jokowi," imbuhnya.
HNW pun secara khusus mengimbau sejumlah menteri koordinator agar mematuhi perintah Jokowi. Menko Marves Luhut B Pandjaitan dan Menko Airlangga Hartarto diketahui menjadi menko yang mendorong penundaan pemilu dan membuka peluang agar Jokowi maju 3 periode.
"PKS minta Jokowi berani beri sanksi termasuk terhadap Menko Marves LBP, jika tak laksanakan arahan presiden dengan tetap ngotot suarakan tunda pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden," tandasnya.