HNW: Kampanye Pemilu 90 Hari Cukup, 120 Hari Picu Pembelahan dan Ongkos Mahal

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Politisi PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW), mengatakan pihaknya lebih setuju jika masa kampanye dipersingkat jadi 90 hari seperti usul pemerintah. Menurut dia, masa kampanye yang terlalu lama akan memicu perpecahan akibat perbedaan pilihan paslon dan memakan biaya yang lebih mahal.

"90 hari supaya tidak terjadi pembelahan sebagaimana yang kemarin terjadi. Terlalu lama buat pembelahan, dan ongkosnya mahal. Tidak kondusif. Yang penting bagaimana masa kampanye pendek jangkau masyarakat," kata HNW saat dihubungi, Senin (31/1).

HNW menilai banyak cara agar pemilu tetap berkualitas meski masa kampanye singkat. Misalnya, pemerintah dapat menyediakan kerja sama dengan media nasional untuk mengenalkan para paslon kepada masyarakat.

"Supaya pemilu berkualitas juga hendaknya bisa melalui beragam fasilitas pemerintah. Misal melalui TVRI, RRI, atau KPU dan pemerintah kerja sama dengan TV-TV untuk sosialisasi calon-calon. Dan buka ruang publik yang mungkinkan parpol dan calon sehingga rakyat memahami siapa yang akan mereka pilih," paparnya.

HNW mengingatkan berdasarkan pengalaman Pemilu 2019, masa kampanye yang lama tidak membuat pengenalan paslon maupun caleg maksimal.

"Terbukti dari kualitas pemilunya yang banyak tak sepakat. Memang kalau terlalu pendek akan buat masyarakat kurang mengenal dan seolah memilih kucing dalam karung dan KKN besar-besaran. Jadi beda 30 hari memang bisa besar dan tidak, tergantung parpol dan calon memaksimalkan waktu dan sejauh mana pemerintah fasilitasi. Yang dikhawatirkan, kan, itu memang biaya dan kalau terlalu panjang banyak black campaign-nya, provokasi," jelas dia.

HNW menegaskan, pihaknya beranggapan 90 hari masa kampanye tidak terlalu singkat dan lama. Ia mengatakan sosialisasi capres-cawapres hingga caleg masa kini akan lebih mudah dengan hadirnya sosial media.

Selain itu, capres-cawapres relatif dikenal masyarakat. Sehingga waktu 90 hari kampanye cukup untuk mensosialisasikan program-program dan meraih dukungan warga.

"Biasanya calon dicalonkan partai karena elektabilitasnya cukup tinggi sehingga prinsipnya masyarakat kenal. Mereka mungkin sudah pernah jadi gubernur, menteri, pengusaha, minimal politisi yang sudah tampil di publik. Tinggal nanti programnya sebagai presiden apa," tutur HNW.

"Tinggal nanti programnya sebagai presiden apa. Itu saja yang perlu disosialisasikan melalui medsos dan kampanye positif seperti debat. Kalau pileg, calon DPR enggak seterkenal presiden, tapi, kan, mereka posisinya enggak nasional. Mereka di dapil itu, kan, bisa terukur, enggak kerepotan pikirkan jangka yang besar dan jauh. 90 hari itu cukup," tandasnya.

Ada perbedaan pendapat antara KPU, pemerintah, dan DPR soal durasi kampanye pada Pemilu 2024. KPU mengusulkan kampanye berlangsung dalam 120 hari, sedangkan Kemendagri mengusulkan lebih sedikit yakni 90 hari.

Salah satu alasan KPU menetapkan 120 hari adalah diperlukannya waktu persiapan logistik Pemilu 2024. Sementara Mendagri Tito Karnavian menilai, kampanye 120 hari akan membuat masyarakat terbelah cukup lama karena perbedaan pilihan.

KPU masih mempertimbangkan usul Kemendagri untuk mempersingkat masa kampanye menjadi 90 hari.