HNW: MPR Proses Pengisian Jabatan Wapres Sesuai Konstitusi, Semoga Hadirkan Solusi Terbaik Bangsa

Ketua MPR Ahmad Muzani (kanan) berbincang dengan Wakil Ketua MPR Rusdi Kirana (tengah) dan Hidayat Nur Wahid (kiri) usai pertemuan dengan pimpinan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Silaturahmi Kebangsaan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (8/7/2026). Foto: Fauzan/ANTARA FOTO

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW), menyatakan MPR akan menindaklanjuti surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI melalui mekanisme konstitusional.

HNW menyampaikan hal itu seusai mengikuti pertemuan pimpinan MPR RI yang menerima langsung surat pengunduran diri Gibran di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11).

HNW menjelaskan, Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya secara langsung kepada pimpinan MPR. Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan berhenti dari jabatannya atas permintaan sendiri.

“Pak Wakil Presiden menyampaikan surat yang intinya adalah surat pengunduran diri beliau sebagai Wakil Presiden. Di sana ditegaskan bahwa beliau menyatakan berhenti atas permintaan sendiri,” ujar HNW.

Presiden Prabowo Subianto (kiri) memeluk Wakil Presiden periode 2024-2026 Gibran Rakabuming Raka seusai menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Foto: Bayu Pratama S/ANTARA FOTO

Menurut HNW, pimpinan MPR menerima surat tersebut untuk kemudian menindaklanjuti mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden sesuai amanat konstitusi.

Pasal 8 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.

“Posisi kami sebagai pimpinan MPR adalah menerima surat itu untuk kemudian menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Pasal 8 Ayat (2), yaitu terkait bagaimana mengisi kekosongan Wakil Presiden,” jelasnya.

instagram embed

HNW menegaskan, konstitusi tidak mengatur kewenangan pimpinan MPR untuk menerima atau menolak pengunduran diri Wakil Presiden seperti mekanisme pengunduran diri dalam hubungan kerja biasa. Karena itu, proses selanjutnya harus mengacu pada ketentuan konstitusional mengenai pengisian jabatan yang kosong.

“Dalam Undang-Undang Dasar memang tidak ada ketentuan bahwa pimpinan MPR menolak. Artinya, ketika yang bersangkutan menyatakan berhenti atas permintaan sendiri, ya sudah, berarti dilanjutkan saja ke Pasal 8 Ayat (2) itu,” tegas HNW.

HNW pun membenarkan isi surat pengunduran diri Gibran yang diserakan kepada pimpinan MPR. Dalam surat yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani itu, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wapres periode 2024–2029 atas permintaan sendiri.

Gibran menyebut keputusan tersebut diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

"Itu betul suratnya," ucap HNW.

Suasana saat pimpinan MPR RI menerima Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Foto: Dok. Istimewa

Lebih lanjut, HNW mengungkapkan pimpinan MPR telah membahas langkah awal untuk memastikan proses pergantian Wakil Presiden berjalan sesuai ketentuan.

Rapat gabungan pimpinan MPR bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD dijadwalkan berlangsung pada Jumat (13/11) pukul 14.00 WIB. Rapat tersebut akan membahas mekanisme tindak lanjut secara lebih terperinci.

“Tadi rapat pimpinan MPR juga sudah berembuk terkait bagaimana mekanisme selanjutnya. Dalam rentang waktu 60 hari ini semuanya sudah harus selesai,” ungkapnya.

HNW berharap proses pergantian Wakil Presiden berlangsung tertib, konstitusional, dan mengutamakan kepentingan bangsa serta kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan.

“Mudah-mudahan ini menghadirkan solusi yang terbaik bagi bangsa, bagi negara, dan juga bagi ketatanegaraan Indonesia,” pungkas HNW.