HNW: Pj Gubernur DKI Sekarang Banyak Tinggalkan & Ganti Kebijakan Positif Anies

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (15/8/2023). Foto: Haya Syahira/kumparan

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW), menanggapi pernyataan PSI DKI Jakarta yang menyebut Anies lebih suka rebranding hingga meninggalkan program gubernur terdahulu.

HNW justru menyebut kebijakan Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, yang banyak meninggalkan dan mengganti program positif dari Anies Baswedan.

“Sekarang ini banyak warga yang rindu dengan kepemimpinan Pak Anies dan tidak puas dengan kinerja Pj gubernur sekarang yang justru dinilai sebagai banyak meninggalkan atau mengganti kebijakan-kebijakan positif yang dahulu dibuat oleh Pak Anies,” kata HNW kepada wartawan di Kompleks Senayan, Jakarta, Jumat (19/7).

Lebih lanjut, HNW juga mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Anies ini bukan hanya rebranding semata. Ia menyebut apa yang dilakukan Anies ke depan untuk Jakarta adalah harapan dari masyarakat Jakarta.

“Tapi kemudian karena Pak Anies tidak lagi jadi gubernur, ada Pj gubernur yang kemudian melakukan beragam kebijakan, ada pajak, ada fasilitas umum untuk sepeda, termasuk juga fasilitas untuk warga di Kampung Bayam, dan lain sebagainya yang tidak sebagaimana yang dulu sudah dipersiapkan,” ungkapnya.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI William Aditya Sarana usai diperiksa Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (12/11). Foto: Fachrul Irwinsyah/kumparan

Sebelumnya, Fraksi PSI DPRD Jakarta menyebut bahwa Jakarta membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki keberanian untuk membenahi program-program pendahulu dan menyebut menjadi berantakan sejak Anies menjadi gubernur.

PSI mengeklaim, Anies lebih suka mengeklaim pekerjaan orang lain, melakukan rebranding lalu mengeklaim hal tersebut untuk dijadikan bahan kampanye.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi PSI DKI Jakarta, William Sarana Aditya. Ia mencontohkan tentang program Anies yang ia nilai menjadi program yang rusak.

"Pemimpin yang tidak menghargai peninggalan pemimpin sebelumnya tidak mencerminkan sifat kenegarawanan dan tidak layak untuk dipilih,” ujar William dalam keterangannya, Jumat (19/7).

"Data penerima KJP menjadi tidak tepat sasaran hingga mencapai satu juta KJP. Hal ini kemudian diperbaiki oleh Pj Gubernur dalam dua tahun terakhir," imbuhnya.