HNW soal PBNU Diisi Pejabat-Politisi: Gus Yahya Pasti Tahu Konsekuensinya
PerbesarADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Politikus PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai kepengurusan tersebut sudah dipertimbangkan matang oleh Gus Yahya. Menurut dia, penunjukan sosok-sosok politis tersebut adalah salah satu upaya Gus Yahya mewujudkan cita-citanya untuk menghidupkan visi misi Gus Dur.
“Yang paling bisa ukur Yahya Staquf, dia pernah jadi orang politik, jubir Gus Dur, dan beliau juga orang ormas. Pasti beliau tidak ingin masa kepengurusannya tidak efektif hanya karena kepentingan ormas berbenturan dengan politik,” kata HNW saat dihubungi, Kamis (13/1).
“Saya yakin beliau sudah ukur dan paham agar keragaman justru jadi pembuktian beliau bahwa NU ingin hidupkan Gus Dur. Karena Gus Dur sangat hormati keragaman dan melibatkan banyak pihak. Jadi Gus Yahya sudah pertimbangkan pasti, dan enggak mungkin beliau pilih orang yang tidak sesuai dengan visi misinya di PBNU 2022-2027,” imbuhnya.
ADVERTISEMENT
HNW mengajak semua pihak menghormati masing-masing organisasi dalam menentukan pimpinan. Apa pun alasannya, ia menekankan penunjukkan kepengurusan PBNU adalah hak prerogatif Gus Yahya.
“Kita enggak boleh campur tangan. Dan bahwa itu ada pejabat politis dan sebagainya, ya itu bagian yang mereka sudah mereka pertimbangkan masak dan visi kepemimpinan sekarang,” ujarnya.
“Tentu ada aturan organisasi bagaimana hubungan dengan organisasi lain, parpol, dan sebagainya, itu pasti sudah ditimbang ketika milih orangnya siapa. Memilih sosok parpol jadi pimpinan ormas pasti sudah tahu dan aturan dan ikuti konsekuensinya,” tambah dia.
HNW soal Sosok Pejabat Negara den Kepala Daerah di Pengurus PBNU
Di sisi lain, sejumlah pengurus PBNU yang baru dan memiliki jabatan politis di antaranya sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang juga Wali Kota Pasuruan, Waketum PBNU Nusron Wahid dan sekaligus politikus Golkar, hingga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indra Parawansa. Ada pula Wapres KH Ma'ruf Amin hingga kader PDIP Mardani Maming.
ADVERTISEMENT
HNW mengakui bahwa sosok kepala daerah dan pejabat negara seperti Gus Ipul, Khofifah, dan Ma’ruf Amin, seharusnya tidak dirangkap sebagai pengurus PBNU. Namun, ia melihat, kepengurusan mereka di PBNU bisa jadi adalah upaya penguatan sebagai kepala daerah dan pejabat negara.
“Ketika mereka jadi pejabat negara harusnya tidak posisikan diri untuk mewakili kelompok tertentu maupun latar tertentu. Mereka milik seluruh warga yang jadikan mereka sebagai pejabat kota, provinsi, nasional,” papar HNW.
“Maka ketika mereka sekarang di ormas tentu visi itu tetap terbawa. Ya dari NU untuk layanan warganya di kota, provinsi, negara, jadi mungkin itu penguatan saja. Penguatan peran mereka yang sudah dilakukan sebagai pejabat,” lanjutnya.
Dari segi aturan, HNW pun menilai tak masalah jika pejabat daerah atau negara merangkap sebagai pengurus PBNU. HNW pun yakin Ma’ruf Amin, Gus Ipul, hingga Khofifah bisa mengutamakan kepentingan nasional di atas PBNU.
ADVERTISEMENT
“Saya enggak tahu sih dari sisi aturan NU-nya, tapi bahwa Gus Yahya pilih mereka dan mereka mau berarti kan enggak ada pertentangan. Dari sisi aturan berarti tidak ada yang dilanggar baik di NU maupun negara. Kalau ada masalah, pasti Gus Yahya tahu. Jadi dari aturan berarti tak masalah,” terang dia.
“Dari praktiknya, Gus Ipul, Bu Khofifah, Pak Ma’ruf sudah terbiasa pimpin semua, sekalipun yang dipimpin bukan mereka yang pilih beliau-beliau jadi wapres, gubernur, walkot. Nah ketika sekarang mereka di NU saya pikir itu nguatkan. Jadi ormas NU, tapi layani semua. Saya kira yang dicirikan Gus Dur kan gitu juga,” tandas dia.
