Horor Bangladesh Akibat Rusuh Besar: 174 Orang Tewas dan Hampir 1.200 Ditangkap

Pengendara motor melewati kendaraan rusak yang dibakar imbas kerusuhan protes terhadap penolakan kebijakan kuota kerja di Dhaka, Bangladesh, Senin (22/7/2024). Foto: Mohammad Ponir Hossain/ REUTERS

Kondisi Bangladesh masih mencekam akibat demo berujung kekerasan yang terjadi sejak beberapa pekan lalu. Demo dipicu tuntutan massa mengakhiri kebijakan kuota kerja bagi keluarga veteran.

Perhitungan kantor berita AFP, per Selasa (23/7) korban jiwa kekerasan di Bangladesh menyentuh angka 174 orang. Korban jiwa termasuk polisi.

Sedangkan jumlah warga ditangkap aparat berwenang sudah mencapai hampir 1.200 orang.

Petugas keamanan dan penarik becak melewati gedung pemerintahan rusak yang dibakar imbas kerusuhan protes terhadap penolakan kebijakan kuota kerja di Dhaka, Bangladesh, Senin (22/7/2024). Foto: Mohammad Ponir Hossain/ REUTERS

Mayoritas warga ditangkap karena tuduhan sebagai pelaku kekerasan. Di distrik Narayanganj dan Narsingdi sebanyak 200 orang ditangkap aparat.

Di Ibu Kota Dhaka pada hari ini aparat menangkap 80 orang. Sebelumnya, sebanyak 532 orang lebih dulu ditangkap di Dhaka.

Sampai saat ini aparat keamanan masih memberlakukan pembatasan ketat di sejumlah titik di Bangladesh. Panglima Militer malah menegaskan, situasi sudah terkendala.

Militer berjaga di bawah jembatan penyeberangan yang dibakar imbas kerusuhan protes terhadap penolakan kebijakan kuota kerja di Dhaka, Bangladesh, Senin (22/7/2024). Foto: Mohammad Ponir Hossain/ REUTERS

Laporan kantor berita AFP, militer masih berjaga di berbagai titik di Dhaka. Pagar besi dan pembatas masih pula terpasang di sejumlah wilayah.

Pejabat pemerintah menyalahkan demonstran dan oposisi atas kerusuhan yang terjadi di Bangladesh.

Kuota Pekerjaan

Pengunjuk rasa membakar sejumlah kendaraan dan bangunan dekat kantor Direktorat Penanggulangan Bencana di Dhaka pada 18 Juli 2024. Foto: AFP

Demo di Bangladesh dipicu kebijakan kuota kerja. Mereka memberikan 30 persen kuota pekerjaan di pemerintahan kepada keluarga rakyat yang berperang pada perang pemisahan diri dari Pakistan pada 1971.

Berbagai kritikus pemerintahan, pemuda dan kelompok masyarakat, meminta kebijakan kontroversial itu dihentikan. Sebab, pekerjaan-pekerjaan yang dikhususkan untuk anak veteran perang kebanyakan berada di sektor keamanan yang bergaji tinggi.

Kebijakan ini makin kontroversial karena mereka yang mendapatkan pekerjaan dari kebijakan kuota adalah elite politik, termasuk PM saat ini, Sheik Hasina. Ia adalah anak dari bapak pendiri Bangladesh modern, Sheikh Majibur Rahman, yang dibunuh pada 1975.

Saat ini angka pengangguran di Bangladesh sangat tinggi. Kaum muda menjadi kelompok yang paling sulit mendapat pekerjaan.

Pada Minggu (21/7), Mahkamah Agung Bangladesh memutuskan untuk menurunkan kuota kerja kontroversial. MA memutuskan lima persen pekerjaan pegawai negeri akan tetap diperuntukkan bagi anak-anak veteran perang kemerdekaan dan dua persen untuk kategori lainnya.

Pada Selasa (23/7) pemerintah akan menerima secara resmi perintah MA untuk memotong menurunkan kuota kerja. Pemotongan kuota adalah tuntutan utama dari demonstran.