Hungaria Siap Pertahankan UU Anti-LGBT di Pengadilan Uni Eropa

PM Hungaria, Viktor Orban Foto: REUTERS/Bernadett Szabo

Hungaria berkomitmen untuk mempertahankan undang-undang yang melarang penggunaan informasi pro-LGBT dalam sistem pendidikan di sekolah.

Negara di Eropa Tengah ini akan memperjuangkan keabsahan UU tersebut di Pengadilan Uni Eropa — yang secara vokal mendukung komunitas LGBT.

Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Kehakiman Hungaria, Judit Varga, dalam sebuah postingan di Facebook, pada Rabu (8/3).

Dia mengatakan, pihaknya telah mengajukan gugatan balik ke Pengadilan Uni Eropa lantaran Hungaria akan tetap berpegang teguh pada pendiriannya — bahwa isu terkait pendidikan harus ditangani oleh pemerintah nasional saja.

Dikutip dari Reuters, pemerintah Budapest berargumen bahwa keberadaan UU soal larangan informasi LGBT dalam sistem pendidikan bertujuan untuk melindungi anak-anak itu sendiri, bukan secara spesifik menyasar ke komunitas LGBT atau menyiratkan diskriminasi.

“Seperti yang telah kami lakukan selama ini, kami akan melawan jika ini menyangkut perlindungan anak-anak kami,” tulis Varga.

Orang-orang berkumpul saat protes terhadap acara LGBT internasional Euro Pride di Beograd, Serbia, Minggu (28/8/2022). Foto: Zorana Jevtic/REUTERS

Dia menambahkan, penegakan UU tersebut sangat penting dilakukan dan ada langkah-langkah lebih lanjut yang akan diambil demi mengimplementasikan penegakannya.

Lebih lanjut, duduk perkara terjadinya gugatan terhadap UU soal pendidikan dan informasi pro-LGBT itu bermula ketika Komisi Eropa mengajukan Hungaria ke Pengadilan Uni Eropa terkait UU anti-LGBT pada pertengahan 2022.

Komisi Eropa menegaskan, pihaknya menganggap keberadaan UU anti-LGBT di Hungaria telah melanggar peraturan internal, hak-hak dasar individu, dan nilai-nilai yang dianut Uni Eropa.

Menurut Brussels, UU itu secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa pemerintah Budapest telah mendiskriminasi individu berdasarkan orientasi seksual dan gender.

Anggota komunitas LGBT berpartisipasi dalam Diversity March tahunan di pusat kota Montevideo, Uruguay, Jumat (25/9/2020). Foto: MARIANA GREIF/REUTERS

Namun, meski merupakan salah satu negara di Eropa, Hungaria tampaknya tidak ingin selalu mengikuti nilai-nilai sosial yang dianut oleh blok itu.

Dalam sebuah pidato pada Februari lalu, Perdana Menteri Viktor Orban secara tegas membela penegakan UU soal larangan informasi LGBT dalam sistem pendidikan Hungaria.

“Hal semacam ini tidak memiliki tempat di Hungaria, dan terutama tidak di sekolah-sekolah kita,” imbuhnya.

Kampanye anti-LGBT di Hungaria kian meningkat di bawah kepemimpinan Orban — terutama pada Juni 2021.

Kala itu, parlemen yang didominasi oleh anggota partai pimpinan Orban, Fidesz, mengesahkan UU berisi larangan menggunakan materi yang dianggap mempromosikan homoseksualitas dan transgender dalam proses pembelajaran di sekolah.