Hutan Papua Terancam Bisnis Sawit, Masyarakat Diminta Ikut Berdaulat

28 Januari 2020 12:33 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Pemaparan program EcoNusa di Hotel Morrissey, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020). Foto: Mirsan Simamora/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Pemaparan program EcoNusa di Hotel Morrissey, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020). Foto: Mirsan Simamora/kumparan
ADVERTISEMENT
Kondisi hutan-hutan di Papua dan Papua Barat kini sedang terancam jika mendapat investasi dari luar namun tidak tepat sasaran. Pendiri Yayasan EcoNusa --yang bergerak dalam perlindungan hutan di Papua, Bustar Maitar, meminta masyarakat Papua ikut berperan dalam menjaga hutan-hutan mereka.
ADVERTISEMENT
Oleh karena itu, Bustar berharap masyarakat adat bisa berdaulat penuhu atas pengelolaan hutan di kawasan Papua.
Hutan mereka di ujung tanduk. Karena investasi penanaman sawit yang begitu besar. EcoNusa ingin mendorong masyarakat adat ikut berdaulat, artinya mereka menentukan apa yang harus mereka lakukan secara penuh pada hutan tersebut,” kata Bustar di Hotel Morrissey, Jakarta Pusat, Selasa (28/1).
Pendiri Yayasan EcoNusa, Bustar Maitar, memaparkan kondisi Papua di Hotel Morrissey, Jakarta Pusat. Foto: Mirsan Simamora/kumparan
Bustar menuturkan, untuk mempertahankan dominasi masyarakat asli Papua, pihaknya telah membentuk School of Eco Diplomacy pada 2018. Program ini bertujuan mengarahkan warga Papua untuk bisa bersaing dengan warga lain yang berasal dari luar wilayah mereka.
Menurut Bustar, pemuda-pemuda Papua telah memiliki usaha penginapan homestay yang bahkan tak kalah bersaing dengan investor dari luar. Lewat program School of Eco Diplomacy, para pemuda Papua diberikan edukasi tambahan berupa cara untuk menaikan brand usaha milik mereka.
Sejumlah truk pengangkut BBM dari TBBM Nabire melintasi kawasan hutan menuju sejumlah daerah pedalaman diantaranya dogiyai, paniai hingga yang terjauh Kampung Obano di Papua. Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
“EcoNusa percaya bahwa membangun ketahanan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya alam mereka dapat dicapai, dengan tetap sejalan dengan kebijakan pemerintah, dan bekerja sama dengan sektor swasta dan pihak lain,” ungkap Bustar.
ADVERTISEMENT
Di kesempatan sama, Bupati Kaimana, Papua Barat, yakni Matias Mairuma mengapresiasi kehadiran EcoNusa untuk membantu memberikan edukasi kepada masyarakatnya. Ia menyebut seringkali menemui organisasi nirlaba yang kurang tepat sasaran dalam mengedukasi warga Papua.
“Ini NGO pertama di Tanah Papua. Banyak NGO di Tanah Papua, yang mulai kami pertanyakan maksud dan tujuannya hari ini. EcoNusa, NGO, mendorong community deveploment masyarakat Papua,” ungkap Matias.
Pemaparan program EcoNusa di Hotel Morrissey, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020). Foto: Mirsan Simamora/kumparan
Ia lalu mengungkapkan pernah bertemu dengan beberapa investor yang hendak menanam sawit di Kaimana. Namun, Matias menolaknya mentah-mentah karena dianggap mengancam kedaulatan hutan milik masyarakat adat setempat.
“Ada belasan proposal permohonan di meja saya. Tapi saya ingin melindungi masyarakat adat,” tuturnya.
Yayasan EcoNusa adalah organisasi nirlaba dengan fokus program dan kegiatan peningkatan inisiatif lokal ke tingkat nasional maupun internasional, dalam rangka pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.
ADVERTISEMENT
EcoNusa menjalankan peranan penting sebagai jembatan komunikasi antara pemangku kepentingan di wilayah timur Indonesia yaitu Papua dan Maluku, dalam upaya mewujudkan cita-cita perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan berdasarkan prinsip yang berkeadilan melalui kegiatan nyata bersama masyarakat.