ICW dan PSHK Temui Deputi V KSP, Usulkan 20 Nama untuk Jadi Pansel KPK

ICW bertemu dengan Deputi V KSP membahas soal Pansel KPK, Senin (20/5/2024). Foto: Dok. ICW

Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mendatangi Kantor Staf Presiden (KSP) untuk membahas mengenai pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) KPK yang hingga saat ini masih disusun oleh Presiden Jokowi.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengungkapkan, pihaknya menyampaikan 20 nama usulan masyarakat sipil untuk dipertimbangkan Jokowi sebagai anggota Pansel KPK.

"Ada lebih dari 20 nama kita serahkan ke Deputi V KSP," kata Kurnia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/5).

Deputi V KSP menerima ICW, Senin (20/5/2024). Foto: Dok. KSP

Selain itu, ICW mengingatkan KSP mengenai pentingnya faktor integritas, kompetensi, dan tidak punya afiliasi tertentu dalam memilih anggota Pansel KPK.

"Poin kedua kami juga menyerahkan satu dokumen yang berisi sejumlah nama usulan dari masyarakat sipil untuk dapat dipertimbangkan atau diteruskan oleh Deputi V KSP ke meja Presiden agar kemudian dapat dipertimbangkan secara baik," ungkapnya.

Ia tidak ingin Pansel KPK yang terpilih kali ini seperti Pansel KPK 2019 yang menghasilkan pimpinan KPK yang bermasalah. Pimpinan KPK jilid V itu era Firli Bahuri dkk.

"Mestinya dalam titik itu menjadi evaluasi, apalagi kami mengingatkan kepada KSP ini merupakan momentum akhir bagi KSP, pemerintah, khususnya Presiden sebelum nanti purnatugas pada tanggal 20 Oktober untuk mengembalikan citra KPK yang buruk karena revisi UU KPK dan proses pemilihan pimpinan KPK," ujarnya.

ICW bertemu dengan Deputi V KSP membahas soal Pansel KPK, Senin (20/5/2024). Foto: Dok. ICW

Menurut Kurnia, minggu ini menjadi minggu yang krusial bagi pemberantasan korupsi. Sebab Pansel KPK akan mulai bekerja pada awal Juni yang akan datang.

"Maka dari itu 5-6 hari ke depan kami berharap pemerintah tetap akomodatif dan mempertimbangkan proses seleksi 2019 yang banyak catatan buruk untuk diubah pada proses pemilihan dan dewas tahun 2024," tuturnya.

Ia mengatakan, nama-nama yang didorong masyarakat sipil ke pemerintah ada tokoh yang betul-betul memahami permasalahan pemberantasan korupsi. Sehingga jika Jokowi memilih mereka, Pansel KPK dapat bekerja berdasarkan permasalahan yang ada dan memenuhi sejumlah kriteria terutama terkait dengan rekam jejak yang bersih dan antikonflik kepentingan.

"Ada banyak latar belakang dari nama-nama yang kami berikan, misalnya dari sektor akademisi, kemudian dari praktisi dan juga pemerhati isu-isu anti korupsi," pungkasnya.