ICW Kritik Komitmen Antikorupsi Parpol Jelang Pemilu: Setelah Terpilih Lupa

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana usai memberikan berkas uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 dan 11 ke Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (12/6/2023). Foto: Dicky Adam Sidiq/kumparan

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik komitmen antikorupsi dari partai politik jelang Pemilu 2024. ICU menilai, komitmen parpol terhadap antikorupsi ini hanya sebatas formalitas.

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, menyinggung komitmen antikorupsi ini sering kali terbaik dengan kenyataannya. Dalam program pencegahan korupsi oleh KPK kepada parpol, hampir semua parpol mengatakan komitmen dengan pemberantasan korupsi.

“Janji-janji antikorupsi itu sering kali diutarakan beberapa bulan sebelum pemungutan suara. Tapi setelah itu sering kali lupa dengan janji-janji politik antikorupsi ya,” kata Kurnia di Cikini, Jakarta, Selasa (15/8).

ICW mendorong agar parpol lebih transparan dalam mempublikasikan keterbukaan informasi keuangan.

Pengendara melintas di dekat bendera parpol yang terpasang di pembatas jalan kawasan Tebet, Jakarta, Senin (17/7/2023). Foto: Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO

Sementara Waketum PPP, Arsul Sani, menyebut parpol harus membenahi terlebih dahulu tata kelola keuangan internal.

“Kita mesti bicara dulu benahi tata kelola keuangan internal. Bagaimana kemudian misalnya untuk internal partai aja bisa transparan. artinya DPP ke DPW ke DPC itu saja masih problem,” ujar Arsul yang hadir secara virtual.

Arsul menambahkan, membangun kultur akuntabilitas parpol bukan lah hal mudah. Sebab, beberapa kegiatan parpol itu tidak berasal dari dana bantuan parpol, melainkan dari sumbangan pengurusnya.

“Saya apresiasi KPK deputi pencegahan dan bersama Kemendagri untuk bangun dialog perspektif-perspektif. Kalau buat saya syukur kalo ada perbaikan,” tutup dia.