ICW Kritik Retreat Kepala Daerah: Tak Sesuai Efisiensi Anggaran

Suasana di sekitar Akmil Magelang jelang kedatangan presiden, wakil presiden, dan para menteri, Kamis (24/10/2024). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Seluruh kepala daerah terpilih di Pilkada 2024 lalu akan melaksanakan retreat selama 7 hari di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Retreat kepala daerah itu akan berlangsung selama 7 hari, dimulai sejak 21 Februari 2025 mendatang.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Ghaliya Putri Sjafrina, menyoroti pelaksanaan retreat kepala daerah tersebut di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Menurutnya, pemerintah justru melakukan hal yang kontradiktif dari kebijakan pemangkasan anggaran oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

"Ada juga di tengah polemik efisiensi anggaran yang menempatkan publik atau sektor pelayanan publik sebagai korban, ini juga ada kebijakan-kebijakan yang cukup kontradiktif," ujar Almas dalam diskusi bertajuk 'Retreat Kepala Daerah dan Efisiensi Anggaran: Reformasi Birokrasi Setengah Hati', yang digelar secara daring, Selasa (18/2).

"Selain tadi ada kementerian yang anggarannya sangat-sangat fantastis dan tidak terkena efisiensi, ada juga kebijakan-kebijakan pemerintah misalnya terkait dengan retreat kepala daerah," jelas dia.

Ia menyebut, jika pemerintah melakukan pemangkasan anggaran hingga berdampak pada sektor pelayanan publik, program yang kurang bermanfaat bagi masyarakat juga mestinya ditiadakan.

"Untuk pendidikan dasar saja pemerintah melakukan pemangkasan anggaran, ya sudah seharusnya pemerintah juga meniadakan kegiatan-kegiatan yang minim manfaatnya," paparnya.

"Apalagi ya ini tidak berkaitan dengan kepentingan publik secara umum," imbuh dia.

Wamendagri Bima Arya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (23/1/2025). Foto: Jonathan Devin/kumparan

Dalam kesempatan yang sama, kritik juga dilontarkan oleh Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan. Ia menyebut bahwa retreat kepala daerah sangat bertentangan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran.

"Terkait dengan retreat, saya rasa ini justru bertentangan ya dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 ini tentang efisiensi, karena penguatan kapasitas kepala daerah sebenarnya bisa dilakukan berdasarkan zona, sehingga efektivitas bisa dijamin," tutur Misbah.

Menurutnya, program itu perlu ditiadakan oleh pemerintah dan perlu menggantinya dengan program yang kontekstual sesuai dengan daerah masing-masing.

"Kalau hanya ingin mempelajari terkait dengan Asta Cita, saya rasa dengan konteks kedaerahan masing-masing itu bisa dilokalisir gitu, ya, bisa dibikinkan pelaksanaannya berdasarkan zona daerah," ucap dia.

"Sehingga, itu justru lebih kontekstual dan lebih efektif dibanding kemudian sekitar 500 kepala daerah dikumpulkan dan saya rasa itu sangat tidak efektif," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Bima Arya, mengungkapkan sejumlah agenda selanjutnya bagi para kepala daerah terpilih usai rampung menjalani tes pemeriksaan kesehatan di Kemendagri, Jakarta, Minggu (16/2) lalu.

Usai rampung melakukan tes kesehatan, para kepala daerah mendengar arahan langsung dari Kemendagri yang diselenggarakan di Monumen Nasional, hari ini, Selasa (18/2). Kemudian, pada Rabu (19/2) besok, para kepala daerah akan melaksanakan gladi jelang pelantikan di Istana.

Sesuai jadwal yang sudah disepakati, seluruh kepala daerah akan dilantik di Istana Negara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025.

Keesokan harinya, seluruh kepala daerah akan berangkat ke Magelang untuk menjalankan retreat selama 7 hari di Akmil Magelang. Lokasi yang sama tempat para menteri kabinet Merah Putih melaksanakan retreat.