ICW Nilai Dinasti Politik Makin Masif pada 2024, Singgung Jokowi Jadi Perintis

Presiden Joko Widodo menyampaikan aturan soal presiden boleh kampanye di Istana Bogor, Jumat (26/1/2024). Foto: Youtube/Sekretariat Presiden

Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis laporan Outlook Pemberantasan Korupsi Tahun 2024.

Dalam laporan itu, ICW menyoroti persoalan dinasti politik yang terus berkembang dan telah gagal dalam mewujudkan reformasi birokrasi politik.

"Upaya reformasi birokrasi politik, hukum, dan birokrasi untuk mencegah nepotisme ternyata gagal membendung dinasti politik. Bahkan, Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga marwah konstitusi justru direkayasa untuk melegalisasi kepentingan kekuasaan dinasti," tulis ICW dalam laporannya, yang dikutip Selasa (30/1).

ICW juga menyinggung Jokowi sebagai perintis dinasti politik lewat putusan MK 90/PUU-XXI/2023 soal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.

Putusan tersebut akhirnya membawa putranya, Gibran Rakabuming Raka, dengan mulus melenggang dalam Pilpres 2024.

"Ironisnya, dinasti politik justru dirintis oleh Presiden Jokowi melalui putusan MK 90/PUU-XXI/2023 soal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden," sebut ICW.

"Dengan dikabulkannya sebagian dari pemohon mengenai pengujian Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017, membuat Gibran melenggang dengan mudah ke bursa capres 2024," lanjutnya.

Berkaca pada kejadian itu, lanjut ICW, nepotisme dan dinasti politik pada 2024 dinilai akan berkembang makin masif.

"Jika berkaca pada fenomena yang terjadi di tahun 2023, nepotisme dan dinasti politik pada tahun 2024 tampaknya akan terus berkembang makin masif karena seolah menjadi justifikasi bagi elite politik untuk mempertahankan kekuasaannya dengan membangun dinasti politik," pungkasnya.