ICW Nilai KPK Dikelola Firli Bahuri Dkk dengan Buruk

Diskusi publik 'pelanggaran etik pimpinan KPK dan politisasi kasus di gedung merah putih' di bilangan Cikini, Kamis (16/2). Foto: Hedi/kumparan

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri saat ini jauh dari lembaga yang dipandang sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Yang kerap disorot saat ini justru persoalan internal KPK.

Kepala Divisi Hukum ICW Lalola Easter mengatakan, salah satu tolok ukur kinerja KPK menurun dapat dilihat dari jabatan tersangka yang ditangkap.

"Kalau bicara soal kasus terlihat memang ada penurunan. Kualitasnya. kalau bicara kualitas, kita biasanya salah satu parameternya yaitu dari sosok tersangkanya, sosok terdakwanya. Setinggi apa jabatannya dia," kata Lalola Easter dalam sebuah diskusi yang digelar di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (16/2).

Menurut Lola, saat ini KPK banyak bermain kasus di tingkat daerah yang sebenarnya bisa dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) atau Kejaksaan Tinggi (Kejati).

Lola juga menyinggung soal proses hukum 2 menteri yang ditangkap KPK yakni Edhy Prabowo dan Juliari Batubara. Dia menilai kedua kasus itu seharusnya bisa ditangani maksimal.

"Okelah ada dua menteri [Edhy Prabowo dan Juliari Batubara] tapi lihat kemarin putusan Edhy Prabowo kaya bagaimana gitu ya, sudah lepaslah ya dari KPK karena itu sudah ranahnya pengadilan, tapi kita lihat nanti apakah ada upaya lagi yang dilakukan oleh penuntut umumnya KPK atas putusan terakhir dari pengadilan," terangnya.

Kondisi tersebut, lanjut Lola, ditambah lagi dengan beragam kontroversi pimpinan. Dari pelanggaran etik pimpinan hingga tindakan-tindakan yang lain yang dianggap tak semestinya dilakukan.

Terbaru yang disoroti adalah tindakan Ketua KPK Firli Bahuri yang menemui Gubernur Papua Lukas Enembe, padahal dia sebagai pihak yang sedang berperkara.

Suasana Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR bersama Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK, Senin (27/1). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Menurut Lola, buruknya KPK saat ini dinilai juga tentu tak lepas dari revisi UU KPK yang berdampak pada pemecatan pegawai lewat TWK.

"Jadi beberapa hal tersebut, itu memang terlihat dengan segala dinamika lah ya prakondisi yang ada. Kemudian pimpinannya seperti itu akhirnya yang terjadi kinerja tidak terlihat. Kinerja penindakannya terlihat," jelasnya.

Ruwetnya polemik yang dihadapi KPK, lanjut Lola, diperparah dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang anjlok dari 38 poin ke 34. Ini bukti buruknya kinerja KPK.

"Penilaian dari kinerja KPK, terutama dari sisi tugas pimpinan mengelola lembaga itu, jauh sekali, buruklah," tutupnya.