ICW: Pemotong Anggaran Akan Lemahkan Penindakan KPK

Ilustrasi KPK. Foto: Shutterstock

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintah terhadap lembaga penegak hukum, termasuk KPK. Pemangkasan anggaran ini dinilai dapat mengganggu kinerja lembaga antirasuah dalam memberantas korupsi.

Peneliti ICW Wana Alamsyah mengungkapkan anggaran KPK pada Tahun Anggaran 2025 mengalami pemotongan sebesar 16 persen.

"Secara kuantitas, hal ini tentu akan melemahkan upaya penindakan kasus korupsi serta layanan aduan masyarakat yang dikelola oleh KPK," kata Wana dalam keterangannya, Selasa (18/2).

Dia menambahkan, KPK sedianya ditargetkan untuk dapat menangani 580 perkara. Namun imbas pemotongan ini, lembaga antirasuah itu hanya bisa mengusut 483 perkara.

"Sementara itu dalam penanganan aduan masyarakat yang sebelumnya KPK ditarget 88 aduan, pasca-adanya pemangkasan berkurang menjadi 73 aduan," tambah dia.

Wana Alamsyah, peneliti ICW di diskusi terkait RUU KPK di kantor ICW, Jakarta, Jumat (20/9/2019). Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Dari sisi kualitas penanganan perkara oleh KPK, lanjut Wana, ada dua aspek yang perlu disoroti: aktor yang terlibat dan kerugian negara yang ditimbulkan.

Dia menilai, pemotongan anggaran ini juga akan mengurangi kualitas perkara yang ditangani KPK. Namun tidak terlalu signifikan.

"Karena yang memengaruhi kualitas penegakan hukum bukan karena terbatasnya anggaran, melainkan adanya political will dari pimpinan lembaga penegak hukum," ungkap Wana.

"Sebesar apa pun anggaran yang diberikan kepada lembaga penegak hukum, tapi jika tidak independen dan bebas kepentingan dari eksekutif maupun legislatif, akan sulit untuk menangani kasus korupsi politik yang melibatkan kerabat atau anggota di partai politik," sambungnya.

Anggaran KPK Dipangkas Rp 201 Miliar

Komisi III DPR RI menggelar rapat dengan mitra kerjanya untuk membahas hasil rekonstruksi efisiensi anggaran terkini, Rabu (12/2) lalu. Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono melaporkan pagu anggaran lembaganya dipotong sebesar Rp 201 miliar.

"Dalam rangka efisiensi yang dilakukan oleh Pemerintah yang juga kami dukung maka, pada tahun 2025 anggaran kami dapat diefisiensikan sebesar Rp 201 miliar, pagu setelah rekonstruksi menjadi Rp 1,03 triliun,” ucap Agus.

Sisa anggaran KPK, kata Joko, dialokasikan kepada belanja pegawai sebesar Rp 790 miliar, belanja barang Rp 233,91 miliar, dan belanja modal Rp 11,82 miliar.

"Rekonstruksi ini menyebabkan anggaran KPK terefisiensikan Rp 201 miliar di mana penurunan terbesar di belanja barang yaitu Rp 194,1 miliar dan belanja modal turun sebesar Rp 6,9 miliar," pungkasnya.