Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.89.0
ADVERTISEMENT
Makin banyak pihak yang mendesak agar pemerintah menunda Pilkada 2020 yang ditetapkan digelar 9 Desember. Kali ini desakan datang dari PB IDI.
ADVERTISEMENT
"Secara internal PB IDI meminta menunda pilkada. Dengan pertimbangan tanpa pilkada saja, walaupun tadi disampaikan narsum dari pemerintah mampu menangani kerumunan dan menjaga protokol kesehatan, namun pelaksanaan di lapangan itu perubahan perilaku sangat sulit dijalankan," kata anggota Satgas PB IDI Mahlil Ruby dalam webinar yang dihelat Masyarakat dan Pers Pengawas Pemilu (Mapillu) PWI, Kamis (24/9).
"Ini yang menjadi concern PB IDI. Itu kenapa kita meminta menunda di internalnya," sambungnya.
Saat ini IDI melihat pertumbuhan kasus corona di Indonesia masih terus terjadi. Belum ada tanda-tanda menurun.
"Jadi PB IDI lagi memantau kapan puncaknya di Indonesia ini. Karena kalau kita melihat hari ini kita masih ada di lerengnya, bukan puncak, apalagi turun lereng. Kita masih menaikkan lereng dan belum sampai puncak," jelas Mahlil.
ADVERTISEMENT
"Namun karena pemerintah sudah beberapa kali menunda pilkada sampai ke Desember, harapannya di Desember ada penurunan kasus," sambung Mahlil.
Sebelumnya sejumlah pihak juga menyuarakan hal yang sama. Misalnya dua ormas Islam terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah.
Intinya, menurut mereka, pilkada di tengah kasus corona yang terus bertambah sangat berisiko. Istilahnya, tak ada apa pun semahal nyawa.