Idrus Marham: Airlangga Akrobatik Politik Dekati PDIP Juga Gerindra

Mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mendengarkan keterangan saksi Eni Maulani Saragih di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (29/1). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Politikus senior Golkar Idrus Marham merespons langkah Airlangga Hartarto yang dinilai melakukan akrobat politik jelang 2024. Menurutnya, Airlangga tidak serius menjajaki koalisi karena mendekati PDIP sekaligus Gerindra.

"Kenapa saya katakan sebagai sebuah akrobatik politik? Coba bayangkan saja pada tanggal 27 Juli, DPP Golkar dalam hal ini Ketum saudara AH yang didampingi beberapa orang dari DPP, kalau enggak salah waktu itu Mba Puan didampingi Mas Bambang dan Pak Said. Nah di situ sebenarnya ada hal yang penting pertemuan itu menandai awal adanya kerja sama politik menghadapi Pemilu khususnya terkait dengan Pilpres," kata Idrus di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (2/8).

"Lalu kemudian untuk menindaklanjuti kesepahaman sebagai awal kerja sama politik dibentuk lagi teknis dari Golkar ada beberapa orang, dari PDIP juga ada beberapa orang kalau enggak salah ini mungkin hanya bekerja 10 hari ke depan dari tanggal 27. Tapi itulah yang muncul (usulan DPD ke Prabowo)," lanjutnya.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) melakukan pertemuan dengan jajaran ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi se-Indonesia di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali, Minggu (30/7/2023). Foto: Fikri Yusuf/ANTARA FOTO

Eks Sekjen Golkar ini mengatakan, seharusnya Golkar fokus untuk menyelesaikan tim teknis dengan PDIP dan tidak ada dorongan DPD untuk mendukung Prabowo Subianto.

"Nah ini kan sesuatu yang menurut hemat saya ini adalah sebuah akrobatik politik kalau ingin garis lurus mestinya kan apa yang dibicarakan bersama dengan Mba Puan itu dimatangkan di sana sebagai masukkan kepada tim teknis, tapi ini kan tidak malah ada pernyataan-pernyataan lain," ucapnya.

Ia menduga Airlangga melakukan akrobatik karena ingin mencari suaka politik dan menyelamatkannya dari kemungkinan kasus hukum.

"Kalau koalisi politik berarti institusi yang main, tetapi kalau bicara tentang suaka politik berarti bagaimana, mungkin nah ini ya, mungkin itu ada keterkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi ketua umum, ya baik di Kejaksaan maupun di KPK dan juga tentu karena ada masalah tindak pidana umum dan sebagainya," ucap dia.

Lebih lanjut, ia meminta 38 DPD Golkar mempunyai kesadaran kolektif dan tidak lagi ada loyalitas emosional.

"Tapi yang kita inginkan adalah loyalitas rasional. Loyalitas rasional adalah sebuah loyalitas yang terbangun yang berdasarkan pada fakta-fakta real dan logic," tutup dia.