Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.96.0
Iftitah Atur Lagi Kawasan Transmigrasi: Istilahnya Bikin Mesin Cetak Uang
5 Februari 2025 19:52 WIB
·
waktu baca 2 menitADVERTISEMENT
Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman, ikut dalam rapat pelaksanaan sistem Integrated Land Administration and Spasial Planning Program (ILASPP). Sistem ini mengintegrasikan data pertanahan seluruh Indonesia dari berbagai kementerian.
ADVERTISEMENT
Iftitah mengatakan, reformasi di kementerian yang dia pimpin sudah mulai sejak awal. Perlakuan terhadap lahan transmigrasi, termasuk warga yang melakukan transmigrasi juga punya pola baru.
“Nanti ke depan kita akan transformasinya kementerian yang tadinya konsumtif bagi-bagi lahan dan sebagainya, menjadi kementerian yang produktif. Jadi nanti pendekatannya bukan lagi hanya sekadar distribusi penduduk, tapi bagaimana menciptakan kawasan ekonomi transmigrasi terintegrasi,” ucapnya di kantor ATR/BPN, Jakarta pada Rabu (5/2).
“Bahasa populernya bagaimana kita membikin mesin pencetak uang. Jadi kita sudah petakan potensi Indonesia di mana saja,” tuturnya.
Ia menjelaskan, caranya mencari titik berpotensi di Indonesia akan disesuaikan dengan program-program prioritas presiden Prabowo Subianto.
“Terus kemudian nanti kan programnya Bapak Presiden swasembada pangan. Contoh misalkan beras. Beras itu surplus apa defisit? Di mana titik-titiknya transmigrasi bisa berikan support?” ucapnya.
ADVERTISEMENT
“Misalkan contoh bawang putih. Bawang putih kita masih defisit. Berarti nanti di lokasi-lokasi transmigrasi atau di lokasi-lokasi mana yang menurut kita cocok untuk menanam bawang putih bisa saja di situ dibuat lokasi transmigrasi,” sambungnya.
Dengan begitu, Iftitah berharap Kementerian Transmigrasi bisa mensupport program-program Prabowo tersebut. Bahkan politikus Partai Demokrat itu memastikan pola transmigrasi akan berbeda dengan era orde baru.
“Intinya saya setuju tadi bahwa kita akan membuat transmigrasi yang sama sekali berbeda dengan pada saat Orde Baru. Di mana pada saat Orde Baru tersebut distribusi hanya mengutamakan kuantitas saja, distribusi penduduk itu menyebabkan juga konflik-konflik sosial yang sebetulnya itu bertentangan dengan tujuan transmigrasi sendiri,” pungkasnya.