IKA UNPAD Pastikan Netral Pada Pemilu 2024

Kepala Pusat Kebijakan Publik IKA UNPAD Guruh Muamar Khadafi. Foto: Dok. Istimewa

Penolakan dari sejumlah pihak yang mengatasnamakan Forum Alumni Universitas Padjajaran (UNPAD) terhadap Ganjar Pranowo, bukanlah sikap resmi dari Pengurus Pusat Ikatan Alumni UNPAD (PP IKA UNPAD).

Kepala Pusat Kebijakan Publik IKA UNPAD Guruh Muamar Khadafi mengungkapkan sejauh ini pihaknya belum mengeluarkan sikap resmi dalam kontestasi Pemilu 2024, termasuk penolakan terhadap Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024.

Menurut Guruh, PP IKA UNPAD berupaya menjaga netralitas dan tetap mengedepankan ruang dialog dengan semangat persatuan dan kesatuan bangsa dalam menghadapi pesta demokrasi tahun 2024 tersebut.

"Sampai saat ini Pengurus Pusat IKA UNPAD belum mengeluarkan pernyataan resmi tentang penolakan tersebut," kata Guruh dalam keterangan persnya, Minggu (14/5/2023).

Guruh mengemukakan alumni universitas pada dasarnya terdiri dari individu-individu yang memiliki beragam latar belakang, keyakinan politik, dan preferensi pribadi.

Oleh karenanya, tidak jarang di institusi besar terdapat alumni universitas yang mendukung calon presiden yang berbeda dalam setiap pemilihan presiden.

Menurutnya, dukungan alumni terhadap seorang calon presiden bisa berasal dari berbagai alasan.

“Beberapa alumni mungkin juga memiliki koneksi atau hubungan pribadi dengan calon tersebut, misalnya sebagai teman, kolega, atau rekan sejawat,” tuturnya.

Guruh memaparkan penting untuk diingat bahwa dukungan alumni tidak mewakili posisi resmi dari universitas itu sendiri, dan sikap resmi dari Pengurus Pusat IKA UNPAD selaku organisasi resmi yang diakui.

Menurut dia, universitas biasanya berusaha untuk tetap netral secara politis dan memberikan kebebasan kepada para alumni untuk mengambil sikap politik masing-masing.

"Walaupun ada alumni universitas yang mendukung calon presiden di negara lain, hal ini tidak berarti bahwa dukungan tersebut akan secara signifikan mempengaruhi hasil pemilihan," ujarnya.

"Pemilihan presiden biasanya ditentukan oleh sejumlah faktor yang jauh lebih kompleks dan melibatkan partai politik, pemilih umum, isu-isu kebijakan, dan kampanye politik yang luas," lanjutnya.

Guruh meminta agar perbedaan pendapat mendukung dalam konteks penolakan kandidat presiden yang beberapa waktu ini hangat di kalangan alumni UNPAD, sebaiknya mengedepankan narasi-narasi yang positif.

“Jangan sampai muncul tuduhan-tuduhan yang cenderung berpotensi pada fitnah. Sebagai contoh apa yang disampaikan Forum Alumni UNPAD yang menyatakan bahwa Ganjar Pranowo memiliki rekam jejak tidak bersih dari dugaan korupsi,” kata dia.

"Padahal ada BAP Miryam, yang menyatakan bahwa Ganjar Pranowo tidak menerima suap tersebut. Bahkan Novel Baswedan pun yang merupakan penyidik pada kasus tersebut menyatakan bahwa tidak ada cukup bukti untuk mengatakan bahwa Ganjar terlibat dalam korupsi E-KTP," ujar Guruh.

Guruh menambahkan Alumni UNPAD pada prinsipnya memiliki hak masing-masing terkait preferensi politiknya, namun dalam menjaga marwah demokrasi itu sendiri, narasi-narasi positif perlu dihadirkan yang tidak memecah belah bangsa.

Perlu ruang gagasan-gagasan yang lebih banyak dihadirkan, agar masyarakat menjadi memahami peta jalan bangsa ini ke depan.

“Sambutlah pesta demokrasi ini dengan mengedepankan persatuan Indonesia,” kata dia.

(LAN)