Ikrar Nusa Bhakti: Rezim Jokowi Mirip Soeharto, Represif dan Tebar Ketakutan

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 2 menit

Pengamat politik dan pensiunan Guru Besar Riset di Pusat Penelitian Politik LIPI, Ikrar Nusa Bhakti. Foto: Muthia Firdaus/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Pengamat politik dan pensiunan Guru Besar Riset di Pusat Penelitian Politik LIPI, Ikrar Nusa Bhakti. Foto: Muthia Firdaus/kumparan

Pakar Politik, Ikrar Nusa Bhakti, menilai pemerintah Presiden Jokowi tidak jauh berbeda dengan pemerintah Presiden Soeharto.

Hal itu diungkapkan dia dalam acara Webinar Moya Institute yang digelar secara daring pada Kamis (18/1).

Eks Dubes Tunisia ini mengatakan, Jokowi sama seperti Soeharto karena menebar ketakutan.

"Bahwa rezim Soeharto pada saat itu, itu adalah rezim developmentalis komprehensif atau represif, dan ini juga sekarang tidak sedikit orang mengatakan seperti itu ya, walaupun lagi-lagi memang Jokowi itu tidak serepresif Soeharto," kata Ikrar.

Presiden Jokowi tinjau lokasi alternatif ibu kota di Bukit Soeharto, Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, Kutai Kartanegara, Kalimantan TImur. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Rusman

Ikrar menjelaskan, yang membedakan antara rezim Soeharto dengan rezim Jokowi adalah pada letak kebebasan berbicara warga negara yang tidak ada pada zaman Soeharto.

Namun demikian, Jokowi memiliki sebuah kesamaan dengan rezim Soeharto, yaitu sama-sama menciptakan politik ketakutan pada pimpinan parpol.

"Tapi dia [Jokowi] juga melakukan politik ketakutan, lagi-lagi bukan terhadap rakyat yang seperti yang dilakukan oleh Soeharto, tapi adalah terhadap mereka yang menjadi pimpinan-pimpinan partai politik, anggota partai politik, anggota legislatif yang memiliki kasus-kasus hukum," ujarnya.

Di sisi lain, Ikrar menjelaskan Jokowi memiliki keinginan bahwa pada kepemimpinan di tahun 2024 tidak ada oposisi.

"Jangan anda salah loh ya, bahwa sampai sekarang dia [Jokowi] adalah orang yang masih memikirkan bahwa kalau bisa nanti itu ketika pemerintahan dibentuk pada 2024 itu kalau bisa yang namanya sistem politik Indonesia itu tanpa oposisi," ucap dia.