IM57+ Institute Dorong Alamsyah Saragih hingga Sudirman Said Daftar Capim KPK

Ketua IM57+ Institute yang juga eks penyidik KPK Praswad Nugraha. Foto: Dok. Istimewa

IM57+ Institute, organisasi pemberantasan korupsi yang dibentuk korban TWK KPK, mendorong sejumlah nama untuk mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan (Capim) KPK. Ketua IM57 Praswad Nugraha menyebutkan sejumlah nama: Alamsyah Saragih, Gandjar Laksmana Bonaprapta, hingga Sudirman Said.

Praswad mengaku telah mendatangi ketiga sosok tersebut dan meminta agar bersedia mendaftarkan diri sebagai Capim, karena usia mereka sudah mencapai 50 tahun—syarat minimal usia yang ditetapkan UU KPK.

“Kita mendatangi tokoh-tokoh yang lebih umurnya dari 50 tahun dan kita WA, kita datangi, kita ajak ngobrol, ajak ngopi datangi rumahnya dan lain-lain … 'abang harus daftar karena sudah di atas 50 tahun’,” kata Praswad dalam sebuah diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (14/7).

Tokoh-tokoh yang didatangi adalah yang dianggap memiliki catatan kerja dan latar belakang yang berintegritas, tidak pernah cacat, dan sosok pemberani. Alamsyah merupakan mantan anggota Ombudsman lalu Gandjar sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI).

“Kita datangi satu-satu, ada bang Gandjar Laksmana dari UI. dua hari lalu saya temui secara pribadi 'bang, daftar'. Apalagi beliau adalah pengajar kita pada saat penyidik KPK, kami, hukum pidana itu, mentor bagi teman-teman penyidik di KPK,” jelas Praswad.

Sudirman Said di program Info A1 kumparan. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Sementara itu, Praswad juga secara pribadi meminta Sudirman Said agar bersedia mendaftar. Dia menilai sosok Sudirman Said cocok memimpin KPK dengan track record membongkar kasus ‘papa minta saham’ saat masih menjabat Menteri ESDM.

Praswad menilai tindakan tersebut adalah tindakan berani dengan segala konsekuensi, yakni diberhentikan sebagai pembantu presiden, dicopot dari jabatannya.

“Pak Sudirman Said, beliau punya track record yang baik, beliau juga yang membongkar kasus 'papa minta saham'. Freeport-kongkalikong, ada kesepakatan jahat di belakang akuisisi saham Freeport oleh Setya Novanto … itu Pak Sudirman Said yang kita tahu dan membuat geger Indonesia saat itu,” ungkap Praswad.

“Pak Sudirman Said kita lihat lah, pada saat dia jadi menteri — Menteri ESDM — dia berani taruhkan, dan akhirnya konsekuensinya dia kehilangan jabatannya, dia akhirnya diberhentikan,” tambah Praswad.

IM57 beberapa hari terakhir bergerilya mendatangi dan membujuk, dalam arti baik, tokoh-tokoh yang dianggap kompeten dan mampu mengembalikan nama baik KPK untuk mendaftar dalam seleksi Capim KPK, pengganti periode Firli Bahuri dkk.

“Dalam 24 ke depan kita masih ada kesempatan, mungkin setelah selesai ini, juga kami ada beberapa janji dengan tokoh-tokoh nasional malam ini untuk ngobrol dan meminta mendaftar, karena KPK harus diselamatkan. Dan yang bisa menyelamatkan itu hanya pimpinan KPK,” pungkasnya.

Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari, saat ditemui usai diskusi bertajuk 'Dalil Kecurangan Pemohon PHPU Pilpres 2024 di MK: Mungkinkah Dibuktikan?', di Rumah Belajar ICW, Jakarta Selatan, Jumat (29/3). Foto: Fadhil Pramudya/kumparan

Pakar hukum Universitas Andalas Feri Amsari dan beberapa kelompok masyarakat sipil turut mendorong dan berharap para mantan pegawai KPK agar ikut mendaftar Capim.

“Saya dan teman-teman, kemarin, termasuk, Kurnia [ICW] belum datang ya, saya sampaikan aja, berharap seluruh mantan pimpinan KPK, pegawai KPK, baik yang terusir [TWK] maupun tidak diusir untuk mendaftar karena Pansel harus dibuat mengerti, bahwa tidak ada yang mengerti bagaimana kerja terbaik dalam pementasan korupsi kecuali orang-orang ini,” kata Feri pada kesempatan diskusi yang sama.

Pendaftaran Capim KPK sudah memasuki hari akhir. Kesempatan pendaftaran akan ditutup besok Senin (15/7) setelah dibuka sebulan lalu. Per Sabtu (13/7), Panitia Seleksi (Pansel) KPK melaporkan bahwa sudah ada 745 orang melakukan registrasi akun.

Dari ratusan orang itu, 138 sudah mendaftarkan dan mengunggah dokumen persyaratan sebagai Capim dan 104 lainnya mendaftar jadi Dewan Pengawas (Dewas).