Imbas Efisiensi Anggaran, KPK Perlu Sesuaikan Proses Penyidikan

Juru Bicara (Jubir) KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menjawab pertanyaan wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025). Foto: Alya Zahra/kumparan

KPK tak luput dari efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Imbasnya, proses penyidikan di lembaga antirasuah pun perlu dilakukan penyesuaian.

Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, menyebut bahwa efisiensi anggaran itu membuat proses penyidikan kasus yang tengah diusut mesti dilakukan secara efektif.

"Saya pikir kita perlu efektif dan efisien. Apalagi sekarang sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada efisiensi anggaran," ujar Tessa kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (14/2).

"Walaupun itu tidak serta merta mempengaruhi. Tetapi, terutama di dalam kegiatan salah satunya perjalanan dinas, KPK perlu mengatur bagaimana cara proses penyidikan," jelas dia.

Penyesuaian proses penyidikan tersebut, lanjutnya, perlu dilakukan agar penyidik mampu mencapai target tanpa mengganggu alokasi anggaran yang telah disusun saat ini.

"Sehingga, target bisa tercapai dengan tidak mengganggu, atau mengganggu proses penganggaran yang ada saat ini," tuturnya.

KPK Pangkas Anggaran Rp 201 Miliar

Komisi III DPR RI menggelar rapat dengan mitra kerjanya untuk membahas hasil rekonstruksi efisiensi anggaran terkini, Rabu (12/2) kemarin.

Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono juga melaporkan pagu anggaran lembaganya dipotong sebesar Rp 201 miliar.

"Dalam rangka efisiensi yang dilakukan oleh Pemerintah yang juga kami dukung maka, pada tahun 2025 anggaran kami dapat diefisiensikan sebesar Rp 201 miliar, pagu setelah rekonstruksi menjadi Rp 1,03 triliun,” ucap Agus.

Anggaran ini, kata Joko, dialokasikan kepada belanja pegawai sebesar Rp 790 miliar, belanja barang Rp 233,91 miliar, dan belanja modal Rp 11,82 miliar.

"Rekonstruksi ini menyebabkan anggaran KPK terefisiensikan Rp 201 miliar di mana penurunan terbesar di belanja barang yaitu Rp 194,1 miliar dan belanja modal turun sebesar Rp 6,9 miliar," pungkasnya.