India Beri Keringanan Pajak Kelas Menengah demi Peningkatan Daya Beli Masyarakat

Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman menyampaikan kata sambutan pada pertemuan musim semi tahunan di kantor pusat Dana Moneter Internasional (IMF) di Washington, DC, pada 14 April 2023. Foto: Stefani Reynolds / AFP

Pemerintah India mengumumkan kebijakan keringanan pajak bagi kelas menengah dalam anggaran tahunannya untuk 2025-26. Langkah ini bertujuan meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Menteri Keuangan India, Nirmala Sitharaman, mengatakan ambang batas pajak penghasilan dinaikkan dari 700.000 rupee menjadi 1,28 juta rupee (sekitar Rp240 juta), membebaskan lebih banyak warga dari kewajiban pajak.

“Struktur pajak baru ini akan meningkatkan konsumsi rumah tangga, tabungan, dan investasi,” ujar Sitharaman dalam pidatonya di parlemen, Sabtu (1/2), seperti dilaporkan Al Jazeera.

Meski pemotongan pajak ini diperkirakan mengurangi pendapatan negara hingga 1 triliun rupee India (sekitar Rp188 triliun) per tahun, namun pemerintah berharap peningkatan belanja masyarakat akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat.

Langkah Penyeimbang dan Fokus Sektor Prioritas

Orang-orang yang dievakuasi dari pelabuhan Kandla duduk di luar sekolah yang diubah menjadi tempat berlindung, sebelum kedatangan topan Biparjoy, di Gandhidham, di negara bagian barat Gujarat, India, Selasa (13/6/2023). Foto: Francis Mascarenhas/REUTERS

Untuk menyeimbangkan penurunan pendapatan, pemerintah meningkatkan belanja modal menjadi 11,21 triliun rupee pada 2025-26, naik dari 10,18 triliun rupee di tahun berjalan.

Investasi diarahkan ke infrastruktur, pertanian, serta inovasi teknologi.

Dalam sektor pertanian, pemerintah meluncurkan program nasional untuk meningkatkan hasil panen, terutama kacang-kacangan dan kapas, dengan target 17 juta petani. Batas kredit bersubsidi bagi petani juga dinaikkan.

Pemerintah juga menargetkan pekerja lepas dengan memberikan kartu identitas resmi untuk mempermudah akses layanan kesehatan dan kesejahteraan.

Laporan NITI Aayog memperkirakan India akan mempekerjakan lebih dari 23 juta orang pada 2030.

India berencana mengembangkan setidaknya 100GW tenaga nuklir pada 2047 melalui Misi Energi Nuklir sebagai bagian dari transisi energi bersih.

Selain itu, pemerintah menyiapkan dana baru untuk perusahaan rintisan dan inovasi teknologi melalui kemitraan dengan sektor swasta.

Kebijakan ini dirancang untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi India, yang diproyeksikan melambat tahun depan akibat melemahnya permintaan domestik dan investasi swasta.