India Cabut Visa dan Minta Warga Pakistan Pergi Sesegera Mungkin

Seorang prajurit paramiliter India berjaga di Pahalgam, sebelah selatan Srinagar, India, Rabu (23/4/2025). Foto: TAUSEEF MUSTAFA/AFP

India mencabut layanan visa bagi Pakistan sesegera mungkin. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri India, pada Kamis (24/4), demikian diberitakan Reuters.

Sementara itu, mereka juga minta WN India yang ada di Pakistan kembali sesegera mungkin.

Sementara AFP memberitakan, pencabutan visa ini berlaku dengan segera mereka juga minta warga Pakistan untuk meninggalkan India, dengan pengecualian para diplomat.

Ini adalah imbas dari tewasnya puluhan wisatawan di India, yang diserang kelompok militan di wilayah Jammu dan Kashmir.

Serangan ini mengakibatkan 26 orang tewas dan 17 lainnya luka-luka. Ini adalah serangan terparah yang terjadi di India sejak penembakan Mumbai pada 2008.

Polisi mengungkapkan, serangan itu terjadi pada Selasa (22/4) di destinasi wisata populer Pahalgam di wilayah federal Himalaya.

Prajurit paramiliter India berjaga di Pahalgam, sebelah selatan Srinagar, India, Rabu (23/4/2025). Foto: TAUSEEF MUSTAFA/AFP

Karena terjadi di Kashmir, insiden ini juga memanaskan hubungan antara Pakistan dan India. Mengingat, Pakistan juga mengeklaim wilayah Kashmir.

Lalu, mereka menuding salah satu pria bersenjata yang terlibat pembantaian turis tersebut berkewarganegaraan Pakistan.

Tapi, polisi tak memberikan bukti keterkaitan warga Pakistan dengan serangan tersebut.

Reaksi Pakistan

Pakistan tak tinggal diam. Mereka juga minta semua personel militer India pergi dari Pakistan.

"Semua personel Angkatan Darat, Laut dan Udara India di Pakistan tak lagi diterima. Mereka harus pergi dari Pakistan segera," kata Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, dilansir AFP.

Pakistan juga menghentikan perjanjian bilateral dengan India, termasuk perjanjian Simla tahun 1972, sampai India menghentikan tudingan mereka tentang 'Terorisme di Pakistan'.

Perjanjian Simla 1972 sendiri berisi tentang perjanjian damai antara India dan Pakistan. Termasuk penetapan garis kontrol di Kashmir.