Indikator: Toleransi Politik Uang Meningkat, 70 Persen Publik Anggap Normal

Suasana acara diskusi Insight Hub PKB: Evaluasi Pemilu Serentak 2024 di Winners Coffe Cikini, Jakarta, Jumat (17/1/2025). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi, mengungkapkan toleransi politik uang meningkat di Pemilu 2024 dibanding 2019 lalu. Ia menyebut, pada 2024 lebih banyak publik menilai politik uang di Pemilu dianggap normal.

“Toleransi politik uang pemilih itu meningkat tajam setelah 2019. Sebelumnya, mereka yang menganggap praktik politik uang itu wajar, sebelum pemilu serentak, itu kisaran 42 (persen),” kata Burhanudin pada acara diskusi Insight Hub PKB di Cikini, Jakarta, Jumat (17/1).

“Sekarang, 60-70 persen yang menganggap politik uang praktik yang normal,” lanjutnya.

Tak hanya itu, Burhanuddin juga menyebutkan efek politik uang mempengaruhi pilihan pemilih juga mengalami peningkatan. Ia mengatakan, jika pada periode-periode sebelumnya masyarakat hanya mengambil uang dan memilih pilihan calon sesuai hati nurani, tapi saat ini justru efek politik uang justru mempengaruhi pilihan calon.

“Pemilih oportunis mengecil juga. Makin banyak pemilih yang bisa tergiur oleh uang dan pilihan yang dipengaruhi oleh uang,” ungkapnya.

Menurutnya, hal itu terjadi akibat sistem dan institusi pembuat regulasi memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Saya gak mau menyalahkan pemilih, saya gak mau menyalahkan caleg, sistemnya. Jadi, sistem dan institusi politik itu membuat masyarakat dan kandidat itu menyesuaikan dengan strategi apa yang dipakai,” tutup dia.