Indonesia Beri Jawaban atas Tudingan PM Solomon soal Pelanggaran HAM di Papua
PerbesarPerwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di New York memberikan jawaban atas tudingan Perdana Menteri (PM) Kepulauan Solomon, Matthew Wale, soal pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Tudingan itu disampaikan PM Wale saat Sidang Majelis Umum ke-81 PBB di New York.
Indonesia menilai tudingan tersebut sebagai tuduhan serius yang dialamatkan kepada sebuah negara berdaulat.
Perwakilan PTRI di PBB, Nona Gae Luna, menjawab bahwa Indonesia punya sepak terjang soal HAM yang diakui di kancah internasional.
"Kami masih menjabat sebagai presiden Badan HAM PBB (UNHRC) setelah 6 kali menjadi anggota badan. Ini cerminan tingginya level kepercayaan internasional terhadap Indonesia," ucap Nona saat Debat di Sidang Majelis Umum ke-81 PBB, dikutip dari akun YouTube Kementerian Luar Negeri, Selasa (29/9).
"Artinya, catatan ini adalah keterlibatan yang konstan dan berkelanjutan," tambah Nona.
Nona juga menjawab terkait saran dari PM Wale soal perlunya kehadiran Komisi Tinggi PBB soal HAM ke Papua. Bagi Indonesia, kehadiran mereka perlu persetujuan dari negara tuan rumah.
"Kesepakatan untuk kehadiran Komisi Tinggi PBB harus terjalin antara negara tuan rumah dan kantor Komisi Tinggi. Dan ini berlaku untuk semua negara anggota PBB, dan tidak diatur oleh pihak ketiga atau lembaga regional apa pun," kata Nona.
Soal Papua ini, Nona juga menjelaskan persoalan harus dilihat menyeluruh. Sebelum muncul saran dari PM Wale, sudah ada 3 ASN dan 1 orang sopir yang dibunuh oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
"Menyerang warga sipil dan ASN, adalah tindakan kriminal. Indonesia punya kewajiban untuk melindungi semua warganya. Penegak hukum juga harus tunduk pada hukum Indonesia, dan kewajiban kepada aturan HAM internasional," kata Nona.
Ia lalu balik mempertanyakan niatan dari tudingan itu. Sebab, ada negara yang justru menyoroti korban sipil dan membawakan narasi lewat versi mereka sendiri.
"Sikap tebang pilih inilah yang justru mengesampingkan kredibilitas mereka soal HAM. Persoalan HAM memerlukan diskusi yang serius, tapi hal tersebut tidak boleh digunakan untuk membenarkan kekerasan, atau mendukung separatisme," ucapnya.
Negara Kepulauan Solomon (Solomon Islands) terletak di wilayah Samudra Pasifik Selatan, tepatnya di sebelah timur negara Papua Nugini (PNG) dan di sebelah utara negara Vanuatu.
Negara ini sering mempersoalkan isu Papua di panggung internasional, terutama di forum PBB dan kelompok regional Pasifik.