Indonesia Gandeng Twitter Blokir Akun Penyebar Hoaks dan Terorisme

Tampilan aplikasi Twitter di perangkat tablet. (Foto: WD Net Studio)

Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Australia dan 7 negara lainnya menggelar pertemuan untuk membahas pemberantasan terorisme.

Pertemuan digelar di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Selasa (6/11). Kesembilan negara tersebut sepakat bahwa seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, pergerakan terorisme kian hari kian canggih. Tidak jarang, teroris memanfaatkan media sosial untuk melancarkan aksinya.

“Ternyata terorisme juga menggunakan ini untuk brainwash, mempengaruhi seseorang, memberi pelajaran merakit bom, ini semua lewat media sosial,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI Wiranto.

Bahayanya, media sosial dapat dengan mudah diakses seluruh lapisan masyarakat, termasuk oleh anak-anak. Oleh karena itu, perusahaan media sosial dianggap turut bertanggung jawab untuk ikut andil dalam pemberantasan terorisme.

“Perusahaan media sosial punya tanggung jawab, pesan-pesan yang beredar di sosial media sangat penting bagi kita semua,” ujar Menteri Dalam Negeri Australia Petter Dutton di kesempatan yang sama.

“Ancaman terorisme, kejahatan yang teroganisir menggunakan enskripsi online akan berdampak buruk untuk anak-anak muda, kita harus terus bekerja sama untuk melawan ini,” tambahnya lagi.

Untuk itu, pertemuan ini turut pula membahas mengenai rencana kerja sama antara pemerintah dengan perusahaan media sosial untuk memblokir kegiatan-kegiatan yang berbau terorisme.

“Karena itu kita juga melakukan pembicaraan bagaimana swasta yang mengelola medsos dengan pemerintah bisa kerja sama untuk bisa mem-block penggunaan medsos untuk kepentingan-kepentingan kejahatan,” ujar Wiranto.

Wiranto menyebut pada pertemuan ini turut pula hadir perwakilan dari Twitter Indonesia untuk bekerja sama dalam memblokir akun-akun yang dianggap meresahkan.

“Twitter kan tadi minta supaya kita memberikan hal apa yang kita bisa kerja sama kan antara swasta dengan pemerintah dalam rangka mem-block situs-situs yang nyatanya memang hanya kerjaannya mengacaukan,” ujar Wiranto.

“Apakah hatespeech atau hoax, tadi kan sudah di identifikasi pihak Twitter, sudah mensuspen beberapa akun tadi sampe satu juta sekian dalam kurun waktu tertentu,” pungkasnya.

Menko Polhukam Wiranto di pusat operasi penanganan gempa dan tsunami Sulteng. (Foto: Mirsan Simamora/kumparan)